Tutupi Kekurangan Biaya Infrastruktur, OJK Andalkan Dana Pasar Modal
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengarahkan untuk terus menggali pembiayaan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari pasar modal.
”Perbankan tidak akan kuat membiayai pembangunan infrastruktur. Jadi kami akan alihkan pembiayaan infrastruktur dari pasar modal saja," kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso di Jakarta.
Pemerintah memperkirakan biaya pembangunan program strategis 2015-2019 sebesar Rp4.197 triliun. Pasar modal diharapkan menjadi alternatif pembiayaannya melalui berbagai produk yang sudah ada.
Tahun ini penghimpunan dana di pasar modal sudah mencapai Rp220 triliun, sementara pada 2018 ditargetkan penghimpunan dana mencapai Rp673,94 triliun yang terdiri dari SBN Rp414,5 triliun dan IPO, right issue, RDPT, DIRE, sukuk/obligasi korporasi Rp259,44 triliun.
Wimboh juga menjelaskan perkembangan teknologi finansial (fintech) yang tumbuh pesat dan membutuhkan regulasi yang tepat seperti dengan pembentukan fintech center. Tercatat sampai September perkembangan fintech peer to peer lending, total agregat pemberi pinjaman sebanyak 63.869 orang atau naik 344,68% (ytd). Total agregat peminjam sebanyak 157.276 orang atau meningkat 208,8% (ytd).
