Lewat Analisa Belanja, Sri Mulyani Sebut Tumpang Tindih Aturan Makin Dikurangi
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berupaya menjaga agar tidak terjadi tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola APBN. Dengan demikian, keuangan negara bisa digunakan secara optimal untuk kepentingan rakyat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, ada sejumlah hal yang dilakukan untuk menjaga APBN agar tetap berkualitas dan sinkron antara pemerintah pusat dan daerah serta kementerian dan lembaga.
"Kan kita melalui berbagai proses Dirjen Anggaran, Dirjen Perimbangan Keuangan, Dirjen Perbendaharaan, dilakukan apa yang disebut analisa pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah," katanya ketika ditemui di Gedung DPR, Jakarta, (23/11/2017).
Baca Juga: Wakil Menkeu: SDM yang Baik Akan Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Melalui analisis belanja pemerintah itu, kata Sri Mulyani, maka pihaknya bisa terus mengidentifikasi hal-hal yang masih bisa diperbaiki. Dengan demikian, perbaikan dapat dilakukan dalam tata cara perencanaan anggaran hingga pengalokasiannya.
"Sehingga tadi pertama tumpang tindih makin dikurangi, jelas demokrasi, otoritas antara pusat dan daerah, akuntabilitas dan kemudian efisiensi dan kita semua sekarang fokus. Yang sampaikan kemarin value for money. Jadi setiap uang dari APBN itu harus memberikan value atau manfaat yang terbesar bagi masyarakat," paparnya.
Baca Juga: Semua Serba Digital, BI Kaji Dampaknya terhadap Perekonomian
Tambahnya, cara untuk membuat APBN lebih baik maka pihaknya akan terus melakukan penelitian detail serta melakukan kerja sama dengan kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk melihat apa-apa saja yang perlu diperbaiki.
"Kayaknya yang sangat urgent kayak tadi definisi dari pembagian tugas kemudian satuan biaya, definisi dari berbagai kegiatan yang sebetulnya bisa di standarisir antara pusat dan daerah. Karena sekarang daerah itu mengatur sendiri juga dan kadang standarnya sangat berbeda," tandasnya.
(Martin Bagya Kertiyasa)
