Ramai-Ramai Beri Wejangan, Jelang Kelahiran Holding BUMN Pertambangan
JAKARTA - Pembentukan holding BUMN pertambangan tinggal menghitung hari, setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilakukan oleh PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Timah Tbk (TINS), 29 November mendatang.
Lantas, apa yang mesti dilakukan pemerintah agar pembentukan holding ini berjalan mulus dan mampu memberi hasil sesuai yang diharapkan?
Masing-masing produk turunan dari ketiga BUMN yang akan tergabung dalam holding memiliki hasil beragam. Mantan Direktur Utama PT Timah (Persero) Tbk (1994-2002), Erry Riyana Hardjapamekas menyarankan agar hilirisasi dari komoditas yang dihasilkan masing-masing perusahaan dipilih dengan baik, yang mampu memberikan nilai tambah optimal.
"Kedua, kita semua awasi apakah prosesnya cukup transparan dalam menyusun policy (kebijakan terkait) dalam dua sampai tiga tahun ke depan," katanya dalam diskusi di Jakarta, Senin (27/11/2017).
Baca juga: Holding BUMN Tambang, Cadangan Minerba Harus Dikelola Perusahaan Negara
Dalam menjaga transparansi tersebut, dia mengatakan perusahaan yang tercatat di pasar modal lebih terbuka, sehingga lebih transparan. Sebagaimana diketahui, tiga perusahaan yang akan masuk ke dalam holding berstatus Tbk (terbuka).
Ketiga perusahaan ini akan tergabung ke induknya, Inalum yang 100% sahamnya milik negara. Ada kekhawatiran ketika perusahaan Tbk ini tergabung ke holding membuat transparansinya berkurang. Maka pemerintah diimbau untuk tetap menjaga keterbukaan. "Lebih bagus lagi ada risetnya. Jadi bisa pertimbangan kebijakan atau aturan ke depan," jelasnya.
