Ramai-Ramai Beri Wejangan, Jelang Kelahiran Holding BUMN Pertambangan

Trio Hamdani, Jurnalis · Senin 27 November 2017 20:03 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 11 27 320 1821508 ramai-ramai-beri-wejangan-jelang-kelahiran-holding-bumn-pertambangan-O5VU9vXNha.jpg Diskusi Holding BUMN. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pembentukan holding BUMN pertambangan tinggal menghitung hari, setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilakukan oleh PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Timah Tbk (TINS), 29 November mendatang.

Lantas, apa yang mesti dilakukan pemerintah agar pembentukan holding ini berjalan mulus dan mampu memberi hasil sesuai yang diharapkan?

Masing-masing produk turunan dari ketiga BUMN yang akan tergabung dalam holding memiliki hasil beragam. Mantan Direktur Utama PT Timah (Persero) Tbk (1994-2002), Erry Riyana Hardjapamekas menyarankan agar hilirisasi dari komoditas yang dihasilkan masing-masing perusahaan dipilih dengan baik, yang mampu memberikan nilai tambah optimal.

"Kedua, kita semua awasi apakah prosesnya cukup transparan dalam menyusun policy (kebijakan terkait) dalam dua sampai tiga tahun ke depan," katanya dalam diskusi di Jakarta, Senin (27/11/2017).

Baca juga: Holding BUMN Tambang, Cadangan Minerba Harus Dikelola Perusahaan Negara

Dalam menjaga transparansi tersebut, dia mengatakan perusahaan yang tercatat di pasar modal lebih terbuka, sehingga lebih transparan. Sebagaimana diketahui, tiga perusahaan yang akan masuk ke dalam holding berstatus Tbk (terbuka).

Ketiga perusahaan ini akan tergabung ke induknya, Inalum yang 100% sahamnya milik negara. Ada kekhawatiran ketika perusahaan Tbk ini tergabung ke holding membuat transparansinya berkurang. Maka pemerintah diimbau untuk tetap menjaga keterbukaan. "Lebih bagus lagi ada risetnya. Jadi bisa pertimbangan kebijakan atau aturan ke depan," jelasnya.

Sementara itu, Ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri meminta agar setiap kebijakan yang diambil pemerintah tak terkecuali holding BUMN dilakukan dengan acuan yang jelas. Hal itu agar hasil yang didapatkan dari kebijakan itu juga jelas.

"Ayo kita pakai acuan yang jelas, diuji secara akademik, best practice, dilaksanakan secara konsisten. Lebih baik konsep jelek tapi dilaksanakan secara konsisten. Itu akan menghasilkan hal yang bagus," ungkapnya.

Baca Juga: Dinilai Strategis, Holding BUMN Tambang Kuasai Bisnis Hulu hingga Hilir

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo menambahkan, agar pemerintah menganalisis dengan baik dampak ke masyarakat dari pembentukan holding pertambangan. Harus jelas apa manfaatnya.

"Lakukan analisis yang baik. Kami sampaikan ke mereka kemarin tolong manfaat publiknya harus terukur. Untuk koorporasinya juga. Harga, jumlah, dan kualitasnya. Tapi sampai saat ini belum disampaikan BUMN ke kami," tandasnya.

(mrt)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini