Terapkan Electronic Road Pricing, Jokowi Harus Segera Keluarkan Perpres
JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengeluarkan peraturan presiden (perpres) untuk mempercepat penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik.
Dengan begitu kemacetan di Ibu Kota dapat diatasi. Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjiatmoko menjelaskan, untuk mempercepat pembangunan ERP, DKI memang harus mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Pasalnya, pemerintah pusat dinilai dapat membantu instrumen kebijakan hukum dan hal lainnya agar dapat menjadi program pembangunan strategis nasional (PSN). ”Bantuan tersebut bisa berupa perpres,” ujarnya. Dia optimistis Presiden Jokowi mau membantu DKI dalam mengatasi kemacetan di Jakarta.
Baca Juga: Gara-Gara Macet, Jakarta Bisa Rugi Rp87,8 Triliun
”ERP itu kan ada retribusi tilang tanpa hadir di tempat. Elektronik gitu. Nah, pemerintah pusat bisa membantu dalam pembangunan database kendaraan atau sebagainya. Kalau soal lelang dan pengelolaan ERP, tetap DKI,” ucapnya. Terkait dengan pelatihan sumber daya manusia (SDM), Sigit menilai hal itu sangat penting mengingat ERP yang akan diterapkan di Jakarta merupakan barang baru. ”Singapura kan sangat berpengalaman dalam mengoperasikan ERP. Kalau teknologi, kami tidak mengacu kepada satu saja,” ungkapnya.
Sigit menjelaskan, lelang teknologi ERP yang berjalan saat ini tidak lagi membatasi vendor sehingga banyak vendor perusahaan yang akan mengikuti proses lelang. Namun, hal tersebut tidak mengganggu batas waktu yang ditargetkan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, dalam rangka mendukung kebijakan itu, DKI telah menggandeng Singapura untuk melatih SDM menjelang penerapan ERP pada 2019 mendatang. Sebagai negara yang sudah menerapkan ERP sejak 1974 lalu, kata Sandi, Singapura tentunya memiliki pengalaman yang baik dalam menjalankan ERP.
”Nah , tentunya kami bisa mempelajari dari penerapan ERP di Singapura,” kata Sandi di Balai Kota DKI Jakarta kemarin. Sandi menjelaskan, kerja sama dengan Singapura ini hanya dalam bentuk pelatihan SDM yang merupakan tindak lanjut dari pelatihan sebelumnya. Pada 7-11 November lalu, ada sebagian orang yang dikirim ke Singapura untuk mengikuti pelatihan. Sandi berjanji akan mengirim SDM lebih banyak ke Singapura untuk melihat penerapan ERP di sana dan belajar bagaimana penerapannya di Jakarta.
Baca Juga: Kemacetan Jakarta Kian Mencekam, Menhub: Kita Harus Ambil Sikap
Sandi menyadari, tantangan paling besar dalam penerapan ERP di Jakarta adalah memasukkan kendaraan roda dua di koridor ERP, sebab pihaknya menginginkan adanya keadilan aksesi di Jakarta. Apalagi, roda dua saat ini jumlahnya sekitar tiga juta unit. ”Bagaimana memasukkan motor sebagai salah satu yang dikenakan biaya ERP. Ini tantangan kita,” ungkapnya.
Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Izzul Waro menuturkan, penerapan ERP sudah diwacanakan sejak lama dan bahkan sudah diuji coba di dua ruas jalan di Jakarta pada 2014 lalu. Sayangnya, hal itu tidak berjalan maksimal dan kini masih bergelut dalam proses lelang. Agar tidak berlarutlarut dan selesai sesuai target pada 2019, Izzul menyarankan Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam percepatan ERP.
”Pemprov DKI harus mengajukan usulan kepada Presiden untuk keluarkan perpres percepatan ERP. Light rail transit saja ada. ERP sebaiknya juga berkoordinasi seperti itu sehingga beberapa hal bersifat prosedur dapat di atasi. Apalagi, Pak Presiden saat menjadi gubernur menginginkan mass rapid transit dan ERP berbarengan agar subsidi MRT bisa ditopang oleh ERP,” tegasnya.
Menurut dia, semakin banyak teknologi yang dilelang, semakin banyak pilihan untuk mencari teknologi yang terbaik. Dia juga menyambut baik pelatihan SDM di Singapura.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
