nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Akhiri Macet, Sistem Jalan Berbayar yang Paling Adil Dibanding 3 In 1 atau Ganjil-Genap

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Selasa 21 November 2017 14:07 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 11 21 320 1817792 akhiri-macet-sistem-jalan-berbayar-yang-paling-adil-dibanding-3-in-1-atau-ganjil-genap-XLYdG5k12X.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah terus berupaya menekan kemacetan dengan meyediakan transportasi publik serta mengatur sistem lalu lintas.

Sekertaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo menyatakan. memberlakukan sistem Electronic Road Pricing (ERP) atau sistem jalan berbayar dinilai sistem yang memberikan keadilan ketimbang sistem lainnya seperti pola 3 in 1 maupun ganjil genap.

"ERP sebenarnya yang paling adil untuk bagaimana melakukan kekangan lalu lintas. Kalau orang bilang pola 3 in 1, pola ganjil genap. Itu pola yang menurut saya kurang adil karena memaksa orang untuk tidak punya pilihan," ujarnya usai acara diskusi mengenai teknologi transportasi di Lotte Avenue, Jakarta, Selasa (21/11/2017).

Sedangkan berbeda halnya dengan ERP yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk membayar karena menggunakan jalan atau menggunakan transportasi publik.

"Kalau dengan ERP ada pilihan, tentu dengan syarat pemerintah sediakan publik transport dengan baik. Karena bagi masyarakat yang enggan bayar sudah disediakan publik transport yang murah dan nyaman," ujarnya.

Mengenai realisasi ERP diakuinya masih terkendala hal teknis dan tender mengenai pihak pengelola sehingga diharapkan hal bisa terselesaikan segera. Selain itu, menurutnya ERP masih perlu kajian mengenai kepastian sistem pembayaran.

"Jadi kalau misalnya melakukan pelanggaran atau tak bayar ERP saat lewat itu teknologinya kan perlu dipastikan. Kedua kalau dia ga bayar itu didendanya ke siapa? kalau misalnya pemilik kendaraan sudah berpindah dan sebagainya hal. Itu memang harus dibereskan," jelasnya.

Lanjutnya, ERP harus segera direaslisasikan mengingat studi mengenai sistem ini sudah dibahas sejak tahun 1987.

"Menurut saya sudah sangat terlambat, ERP studinya tahun 87 udah ada, Blok M itu kalau Pak Jokowi dulu sebagai gubernur enggak ambil keputusan yah tetep enggak ada dari tahun 87," ungkapnya.

(dni)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini