Share

Integrasikan Penegakan Hukum di Bidang Perikanan, KKP Gandeng Polri dan Satgas 115

Giri Hartomo, Jurnalis · Senin 11 Desember 2017 18:05 WIB
https: img.okezone.com content 2017 12 11 320 1828669 integrasikan-penegakan-hukum-di-bidang-perikanan-kkp-gandeng-polri-dan-satgas-115-t2eF3fEkyJ.jpg Foto: Giri Hartomo/Okezone

JAKARTA - Pemerintah Indonesia tengah gencar melakukan pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan. Berbagai upaya pun terus dilakukan oleh pemerintah semua mendukung hal tersebut.

Salah satunya adalah dengan menggelar acara Pelatihan Penanganan Perkara Kejahatan Perikanan dan Kejahatan terkait perikanan lainnya (IFFAI). Acara pelatihan ini diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama dengan Satuan Tugas (Satgas) 115 dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian KKP Muhammad Yusuf mengatakan pelatihan yang dilakukan pada kali ini untuk mengintegrasikan pemahaman yang sama antar lembaga. Sehingga dalam mengamalkan penegakan hukum di laut ada sinergi antara institusi terkait.

"Ini bukti nyata kami. Di sini satgas mengamalkan integrated kriminila justice sistem. Karena sudah modelnya ada dua ahli hukum ada tiga pendapat supaya tidak terbangun seperti itu perlu diciptakan spirit yang sama pemahaman yang sama. Sehingga tidak bolak balik dan cepat selesai, Yang paling penting supaya mereka tidak kembali merampok disini. Kalau hakimnya sama ini kejahatan sama tugas satgas tidak lagi," ujarnya dalam Konferensi pers acara pelatihan IFFAI di Kantor Kementerian KKP, Jakarta, Senin (11/12/2017).

Baca juga: Berhasil Hemat Anggaran Rp8,4 Triliun, Menteri Susi Akui Belum Bahagia

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KKP Zaenal Mochtar mengatakan pelatihan pada kali ini merupakan yang kedua kalinya. Di mana sebelumnya ketiga instansi ini telah mengadakan pelatihan IFFAI di JCLEC, Semarang beberapa waktu yang lalu.

"Pelatihan di bidang perikanan international fish force kali ini, merupakan kelanjutan dari pelatihan pertama. Kalau pelatihan pertama ke teknik penyelidikan. Kalau dalam pelatihan kedua ini kita lebih kepada peningkatan terhadap tindak pidana perikanan dan tindak pidana lain," jelasnya.

Menurut Zaenal, dengan pelatihan yang dilakukan ini dapat membuka wawasan terhadap modus-modus operasi. Pasalnya modus operasi pada saat ini terus mengalami perkembangan.

"Modus operasi kejahatan ini terus berkembang, para aktornya terus menyesuaikan dan ini akan terus berkembang, pelatihan jadi kunci bagaimana sdm memahami modus yang terjadi dan mengoptimalkan cara penanganannya," jelasnya.

Sebagai informasi, pelatihan pada kali ini dihadiri oleh 25 orang. Dimana keduapuluh lima orang tersebut berasal dari Hakim dan Jaksa dari wilayah yang banyak menangani tindak pidana perikanan seperti Aceh, Belawan, Sangihe, Bitung, Denpasar, Malik, Ternate, Sorong, Natunan hingga Jakarta Utara.

Baca juga: Kalah dari Singapura, KKP: Kita Belum Jadi Nomor Satu di Dunia Ikan Hias

Pelatihan lFFAl pertama telah diselenggarakan pada 17 sampai dengan 25 Maret 2017 di JCLEC. Semarang dengan fokus peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perikanan dan tindak pidana terkait lainnya.

Sementara pada pelatihan kali berfokus kepada peningkatan pengetahuan dan keterampilan Hakim dan Jaksa untuk menerapkan pendekatan multi rezim hukum dan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kejahatan perikanan dan kejahatan terkait perikanan lainnya pada tahap penuntutan dan penjatuhan putusan. Penerapan pendekatan multi rezim hukum dan pertanggungjawaban pidana korporasi secara efektif diperlukan sehingga upaya penegakan hukum mampu menciptakan efek jera (deterrent effect) dan mengembalikan kerugian negara.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini