nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Berantas IIlegal Fishing, Ini Tantangan yang Harus Dihadapi Pemerintah

Giri Hartomo, Jurnalis · Senin 11 Desember 2017 18:26 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 12 11 320 1828686 berantas-iilegal-fishing-ini-tantangan-yang-harus-dihadapi-pemerintah-RpbIxBNU6e.jpg Foto: Giri Hartomo/Okezone

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus melakukan upaya penindakan terhadap ilegal fishing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk memperjuangkan kedaulatan negara.

Selain itu, pemberantasan ilegal fishing juga bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negara. Karena dengan adanya pemberantasan terhadap ilegal fishing, pendapatan masyarakat khususnya nelayan akan semakin meningkat.

Meski begitu,Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KKP Zaenal Mochtar mengatakan tidak mudah dalam memberantas ilegal fishing yang terjadi. Apalagi seiring berkembangnya zaman, modus dari ilegal fishing mulai beragam.

Mochtar mencontohkan, saat ini ada beberapa modus yang terjadi layaknya pengedaran narkoba. Tak hanya itu, ada beberapa modus operasi juga yang dibarengi dengan jual beli senjata.

Baca juga: Integrasikan Penegakan Hukum di Bidang Perikanan, KKP Gandeng Polri dan Satgas 115

"Di lapangan banyak sekali modusnya berasosiasi narkoba, senjata, organisme langka ada juga perbudakan berbagai hal ini perlu diantisipasi dengan baik," ujarnya dalam Konferensi pers acara pelatihan IFFAI di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (11/12/2017).

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Perwakilan dari Mahkamah Agung yaitu Surya Jaya mengatakan jika dalam memberantas ilegal fishing, pemerintah juga seringkali kesulitan dalam penegakan hukum. Karena selama ini ada ketidakjelasan dalam penindakan.

Sebab dalam penegakan hukum pemerintah seringkali dihadapkan kepada dua penyelesaian pengadilan. Kedua hal itu yakni penyelesaian melalui pengadilan multirezim ataukah berdasarkan pengadilan perikanan daerah.

"Memang tidak mudah melakukan penindakan lewat tindak pidana multirezim. Apakah sistem hukum kita bisa diselesaikan lewat pengadilan multi rezim? Apakah bs diselesaikan melalui pengadilan perikanan? Ini tantangan bagi kita. Ada keinginan kuat untuk membentuk pengadilan perikanan di daerah, tapi baiknya perlu dikaji ulang karena ada sebagian pengadilan perikanan di daerah yang belum berfungsi secara efektif," jelasnya.

Baca juga: Berhasil Hemat Anggaran Rp8,4 Triliun, Menteri Susi Akui Belum Bahagia

Selain itu lanjut Surya, pemerintah juga sulit melakukan penindakan terhadap korporasi yang terbukti melanggar dan masuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Seringkali meskipun terbukti melanggar, koorporasi tidak dapat dihukum.

Padahal, banyak sekali koorporasi yang mengincar wilayah perairan ZEE yang tentunya masuk dalam kategori ilegal fishing. Disisi lain juga, penentuan titik koordinat mengenai wilayah perairan ZEE Indonesia masih sangat belum jelas.

"Berbagai permasalahannya yuridis yang dihadapi khususnya di ZEE kita. Anatar lain kesulitan menghadirkan atau memproses koorporasi yang ada di luar wilayah teritorial Indonesia yang diduga melakukan pelanggaran di ZEE. Lalu untuk pengembalian hasil kekayaan yang telah diambil secara ilegal. Lalu ketidakjelasan penentuan titik koordinat, apakah di ZEE atau di luar atau laut bebas wilayah perikanan Indonesia," jelasnya.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini