nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Hak Penghuni Rumah Susun Tak Terpenuhi, Perlu Aturan yang Tegas!

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Selasa 12 Desember 2017 20:10 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 12 12 470 1829332 hak-penghuni-rumah-susun-tak-terpenuhi-perlu-aturan-yang-tegas-dryraPZ0wi.jpg Foto: Yohana/Okezone

JAKARTA - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) menilai perlu adanya payung hukum yang jelas yang mengatur hak-hak konsumen Rumah Susun. Pasalnya, selama ini hak-hak konsumen Rumah Susun dinilai banyak tak terpenuhi karena belum disiplinnya pelaksanaan kebijakan serta perilaku  pelaku usaha perumahan yang kurang bertanggung jawab terhadap konsumen.

Oleh karena itu, BKPN mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan turunan aturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rusun). 

"PP itu diinformasikan katanya sudah ada Sekretariat Negara. Itu diharapkan segera terbit, jadi peraturan pelaksanaan teknis dari Permen (Peraturan Menteri) PUPR, Perda-nya juga bisa terbentuk supaya bisa jalan. Kalau menurut (Kementerian) PUPR Permennya sudah siap nih, tinggal PP-nya aja keluarin. Jadi ini hirarki peraturan UU harus diperbaiki. Harus ada payung hukumny," ujar Ketua BKPN Ardiansyah Parman dalam worskhop mengenai perlindungan konsumen rumah susun di Hotel Ashley, Jakarta, Selasa (12/12/2017).

Baca Juga: Gawat! Proyek Rusun Dekat Stasiun Bogor Bisa Jadi Pusat Kemacetan Baru

Ardiansyah menyatakan, saat ini aturan pelaksanaan terkait rumah susun masih merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No.48 Tahun 1988 tentang rumah susun dan pelaksanaannya. Di mana ia menilai PP tersebut memerlukan pembaruan dan penyesuaian agar mampu mengakomodasi amanat berbagai undang-undang yang lebih baru.

Dia menjelaskan, selama ini tingkat keluhan konsumen terkait rumah susun masih tinggi. Hal ini dikarenakan kurang transparannya pelaku usaha maupun pengelola terhadap konsumen. 

Baca Juga: Sandiaga: Transit Oriented Development Adalah Strategi Jangka Panjang

"Kepastian kepemilikan pun kadang-kadang membingungkan pemilik. Dia dianggap pemilik ketika ditagih PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), ditagih kewajiban, tapi bukti pemilik dia tidak ada. Dia hanya pegang PPJB (surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli) , bukan AJB (Akta Jual Beli)," jelasnya. 

Ia menjelaskan saat ini kebutuhan masyarakat akan perumahan, baik komersial maupun non komersial masih sangat tinggi termasuk bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pada tahun 2010 rumah yang dibutuhkan sebelum terbangun mencapai 13,5 juta unit. 

Baca Juga: Hunian TOD Terganjal Rencana Tata Ruang Wilayah, Apa Kata Sofyan Djalil?

Oleh sebab itu, menurutnya jika terus dibiarkan tanpa ada pemilihan hak konsumen dan kepastian hukum berpotensi menjadi 'bom waktu' sosial ekonomi di mana kepercayaan masyarakat terhadap sektor properti menurun.

"Hal ini perlu memperoleh perhatian pemerintah dan kehadiran negara untuk segera pulihkan. Kalau dibiarkan akan menurunkan kepercayaan transaksi pasar perumahan dan properti umumnya, jadi berdampak negatif terhadap perekonomian sosial," katanya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini