Image

Pertumbuhan Ekonomi Digital Kian Pesat di 2018, KPPU Harus Berikan Atensi Khusus!

Arsan Mailanto, Jurnalis · Rabu 20 Desember 2017 16:16 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 12 20 320 1833437 pertumbuhan-ekonomi-digital-kian-pesat-di-2018-kppu-harus-berikan-atensi-khusus-SbbuQSPNQV.jpg Foto: KPPU (Arsan/Okezone)

PANGKALPINANG - Ekonom Universitas Indonesia Andi Fahmi menyarankan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) agar fokus pengawasan terhadap sektor perdagangan, industri makanan dan minuman, informasi dan telekomunikasi, serta proses pengadaan barang dan jasa di 2018

"Keempat sektor tersebut ke depan akan memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi, di samping menjadi konsumsi pokok masyarakat juga merupakan antisipasi terhadap pertumbuhan ekonomi digital yang kian pesat," jelasnya, Rabu (20/12/2017).

 Baca Juga: Jokowi Jadi Investor 5 Startup, Ini Daftarnya

Karena kata Fahmi, pertumbuhan ekonomi digital yang kian pesat dapat membantu pemerintah dalam menggerakan roda perekonomian melalui proses pengadaan yang sehat.

"Sehingga ketika KPPU dapat memberikan atensi khusus pada keempat sektor tersebut diyakini dapat memberikan kontribusi positif dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional," harap dia.

 Baca Juga: Ekonomi Digital Hasilkan Miliaran Dolar AS, Jokowi: Anak Muda Kerja Jangan Jadi Pegawai Aja!

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) Syarkawi Rauf, menyampaikan bahwa pada 2017 terdapat gap antara proyeksi pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN (7,1) dengan kondisi aktual (5,0).

"Ini bagian upaya mereduksi gap pertumbuhan ekonomi tersebut, sepanjang 2017 KPPU telah memfokuskan resources yang dimiliki baik upaya penegakan hukum maupun pencegahan pada 5 sektor prioritas yakni pangan, energi, infrastruktur, logistik, pendidikan, kesehatan, serta perbankan dan keuangan," ujarnya kepada Okezone.

 Baca Juga: BPS: KPK Rusia Pernah Minta Data E-Commerce, tapi Tidak Kita Kasih

Hal tersebut diungkapkan setelah melihat perkembangan implementasi UU No 5 Tahun 1999 dan peran KPPU dari 2001-2017, dalam proyeksi terhadap persaingan usaha pada 2018, KPPU menggelar seminar mengusung tema Outlook Persaingan Usaha 2018.

Khusus pangan dijelaskan Syarkawi, KPPU memberikan perhatian lebih mengingat sektor pangan yang dikonsumsi masyarakat selama ini sangat rentan mengalami fluktuasi harga dengan tren meningkat, sehingga mendorong inflasi.

"Itulah sebabnya KPPU dalam beberapa tahun terakhir ini giat turun ke masyarakat, mencermati fluktuasi harga pangan dengan tren naik. Ketika semua kementerian menyatakan ketersediaan pasokan pangan cukup sementara faktanya justru terjadi kenaikan harga," ungkapnya.

Kendati begitu kata Syarkawi, KPPU harus mulai meneliti ada tidaknya upaya pengaturan oleh pelaku usaha tertentu, jika terjadi praktek persaingan usaha tidak sehat maka KPPU lakukan penegakan hukum. Persaingan sehat akan membuat ekonomi menjadi kuat.

Sementara Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional Arif Budimanta mengingatkan, agar KPPU bijak dalam menjalankan fungsinya mengawal iklim persaingan usaha yang sehat.

"Upaya KPPU dalam memperbaiki pasar jangan sampai memberikan sinyal yang membuat pasar berhenti. Oleh karena itu KPPU perlu melakukan sinergi dengan institusi lain agar upaya perbaikan ekonomi nasional dapat berlangsung efektif," harapnya.

Lain halnya Praktisi Hukum, Asep Ridwan memberikan catatan bahwa pada 2018 adalah masa transisi yang perlu diantisipasi oleh KPPU. "Di 2018, KPPU setidaknya harus mengantisipasi setidaknya 4 (empat) transisi yaitu transisi politik, baik pilkada maupun persiapan pilpres 2019, transisi pergantian Komisioner KPPU, transisi amandemen UU No. 5 Tahun 1999 dan transisi menjadi ekonomi digital.

"Jadi KPPU diharapkan tetap dapat menjaga independensinya sebagai wasit persaingan usaha yang fair, dengan menjaga keseimbangan kepentingan pelaku usaha dan kepentingan masyarakat," tukasnya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini