Kedua, pelaksanaan nota kesepahaman koordinasi pinjaman daerah antara deputi bidang koordinasi ekonomi makro dan keuangan Kemenkeu, Dirjen bina keuangan daerah, Kemendagri, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Dirjen Pengelolaan Keuangan dan risiko serta Dirut SMI. Ketiga, MoU pinjaman daerah antara PT SMI dengan Kabupaten Hamahera Selatan dan Kabupaten Tabanan.
Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir mengatakan, salah satu hambatan utama soal pinjaman daerah adalah prosesnya panjang sekali , banyak tumpang tindih over lapping kementerian satu dengan lain.
Baca Juga: 6 Proyek Strategis Rampung 2017 Mulai dari Jalan Tol hingga Pos Lintas Batas Negara
Misalnya, apa yang dianalisis Kemendagri dan Kemenkeu sehingga mengakibatkan prosesnya panjang. "Tapi dengan penandatanganan ini diharapkan bisa 40 hari tak sampai setahun lebih. Jadi diharapkan dengan proses cepat ini pinjaman daerah untuk pembiayaan infrastruktur daerah tumbuh bisa lebih cepat lagi," imbuhnya.
Langkah ini, katanya, karena tidak mungkin mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp4.100 untuk membangun 245 proyek. "Maka itu peranan daerah melalui pinjaman daerah itu penting untuk mempercepat," tukas dia.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.