Sri Mulyani Beberkan Belanja Barang Pemerintah Masih Boros di 2017
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi belanja negara sepanjang 2017 mencapai Rp2.001,96 triliun atau 93,8% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P).
Realisasi ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.259,6 triliun atau mencapai 92,1% dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp742 triliun atau mencapai 96,85 dari target di APBN-P 2017.
Baca Juga: Beberkan Realisasi Asumsi Makro APBN-P 2017, Sri Mulyani: Semuanya Mendekati Target
Untuk belanja pemerintah pusat realisasi terdiri dari belanja K/L sebesar Rp759,6 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp500 triliun.
Dari data yang dicatat Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terlihat belanja barang K/L masih membengkak atau boros. Hal ini terlihat dari belanja barang yang masih besar padahal telah di instruksikan untuk melakukan efisiensi belanja operasional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan realisasi belanja barang Rp286,7 triliun atau mencapai 96,9% atau tumbuh 10,5% dibandingkan tahun 2016.
Baca Juga: Realisasi Belanja Negara Rp2.001 Triliun, Jalan 794 Km Terbangun hingga 3 Bandara Baru
Sedangkan realisasi penyerapan belanja modal lebih rendah yakni sebesar Rp208,4 triliun atau mencapai 92,8% dari target.
"Belanja barang tahun 2017 lebih tinggi dibanding 2016 karena ada sebagian belanja sosial yang dialihkan ke belanja barang," ungkap Sri Mulyani di Kantornya, Selasa (2/1/2018).
Padahal sebelumnya Presiden Jokowi menginstruksikan agar belanja modal lebih tinggi dari belanja barang. Sri Mulyani juga menyebut bahwa belanja modal di tahun ini masih tetap naik dibandingkan tahun lalu menjadi 92,8%.
"Realisasi penyerapan belanja modal tahun ini tertinggi sejak tiga tahun sebelumnya," katanya.
Baca Juga: Walau Ada Tax Amnesty, Penerimaan Perpajakan 2017 Cuma Rp1.339 Triliun atau 91% dari Target
Penyerapan belanja pegawai mencapai 93,9% dari target di APBN-P 2017. Sedangkan untuk belanja bantuan sosial, pemerintah tercatat telah merelasisasikan sebesar 100% terhadap target di APBNP 2017.
"Hal ini mencerminkan perlindungan sosial yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat, termasuk dari bencana alam," tukasnya.
(Dani Jumadil Akhir)
