nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

2018, BKN Lebih Fokus Disiplinkan PNS

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Minggu 07 Januari 2018 11:30 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 01 07 320 1841292 2018-bkn-lebih-fokus-disiplinkan-pns-B7n9kL62YA.jpg Ilustrasi (Foto: Setkab)

JAKARTA - Kepala Badan Kepegawaian Nasional Bima Haria Wibisana meminta program kerja Tahun Anggaran (TA) 2018 lebih tajam dibandingkan TA sebelumnya. Hal ini pun dilakukan dengan adanya lima proyek perubahan TA 2018 BKN.

“Walaupun program kerja tidak banyak mengalami perbedaan dari tahun sebelumnya tetapi isinya harus lebih tajam. Terutama mengenai pelaksanaan proyek perubahan oleh masing-masing unit kerja BKN harus dilaksanakan secara radikal dan cepat.” ujar Bima dalam keterangan tertulisnya, Minggu (7/1/2018).

Baca Juga: Lowongan PNS 2018, Berikut 7 Fakta dari Persyaratan hingga Cara Pengisian E-Formasi

Dia menjelasakan terdapat lima proyek perubahan TA 2018 BKN. Di antaranya program digitalisasi seluruh proses bisnis BKN. Proyek ini menyangkut pengadaan aplikasi, infrastruktur baik hardware maupun software, pelaksanaan (proses bisnis) hingga SDM.

"Digitalisasi itu dimaksudkan untuk meminimalkan eror yang acap kali masih terjadi dalam bidang administrasi kepegawaian," jelas dia.

Selanjutnya adalah program pemutakhiran database kepegawaian. Ia menjelaskan dari database kepegawaian yang sudah ada perlu dimutakhirkan bahkan dikembangkan sehingga informasi kepegawaian, sehingga ke depan BKN tidak hanya menyediakan informasi yang seadanya.

Baca Juga: Kuota Penerimaan CPNS Bakal Ditambah Melalui STAN hingga IPDN

Kemudian, program penegakkan disiplin PNS. Aplikasi ini dibangun oleh Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian.

"Beberapa aplikasi yang akan dibangun dan digunakan untuk penegakkan pelanggaran PNS ini di antaranya: e-blocking, WBS, dan early warning system," sebut dia.

Adapun yang keempat yakni program pendekatan pelayanan kepegawaian. Program ini merupakan program partisipasi dari program Presiden Joko Widodo untuk daerah Papua dan Papua Barat.
Program ini, nantinya bertujuan untuk memastikan bahwa masalah-masalah kepegawaian di sana dapat terselesaikan dengan baik.
"Sehingga outcome dari program tersebut diharapkan bahwa manajemen kepegawaian di sana dapat berjalan sesuai norma, standar dan prosedur kepegawaian yang berlaku," ucapnya.

Baca Juga: PNS Bolos Tanggal 2 Januari, Tunjangan hingga Perjalanan Karier Siap Dipangkas!

Terakhir, program pembentukan Unit Pelaksana teknis (UPT). Sasaran pendirian UPT ini adalah daerah provinsi yang betul-betul mendapat dukungan komitmen yang tinggi dari Gubernur.

"Sudah ada beberapa permintaan pendirian UPT diantaranya di Provinsi lampung, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau," terangnya.

Bima menyakini realisasi sebesar 96,61% yang diperoleh BKN pada tahun 2017 merupakan yang tertinggi untuk kementerian/lembaga (K/L) dengan pagu anggaran di bawah Rp1 triliun. Untuk tahun 2018, BKN telah menetapkan target realisasi sebesar 98%. (yau)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini