Pembangunan Terowongan Jalan Tol Jakarta Tunggu Legalitas
JAKARTA - Proyek pembangunan Jakarta Integrated Tunnel (JIT) atau terowongan jalan tol terus mengalami kemajuan. Saat ini proyek yang akan dikerjakan PT Antaredja Mulia Jaya ini tinggal menunggu legalitas.
Komisaris Utama PT Antaredja Mulia Jaya, ML Wibisono, mengatakan, setelah menyerahkan laporan studi kelayakan proyek JIT kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, pihaknya kali ini mempresentasikan secara singkat proyek JIT atau Proyek Terowongan Terpadu Jakarta (PTTJ) mulai dari sejarah singkat, perihal teknis pengerjaan JIT di dua ruas tol dalam kota, yakni Balekambang-Manggarai dan Ulujami-Tanah Abang, hingga kerja sama serta keuangannya.
Baca Juga: 3 Menteri Tinjau Jalur Ganda Medan-Kualanamu
“Intinya Pak Wakil Gubernur setuju proyek ini harus jalan dan segera lakukan perjanjian join venture dengan PT Jakarta Tol Development (JTD),” kata Wibisono di Balai Kota DKI Jakarta. Wibisono menjelaskan, PT JTD adalah pemegang konsesi 6 ruas tol dalam kota.
Berdasarkan izin prinsip Pemprov DKI dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta surat rekomendasi teknis, PT AMJ harus berkoordinasi dengan PT JTD untuk membangun JIT.
Pertemuan awal dengan PT JTD untuk membentuk joint venture telah dilakukan pada 11 Januari lalu. Menurut Wibisono, pihaknya akan melanjutkan perjanjian kerja sama membentuk PT JV dengan PT JTD dalam waktu dekat ini. Nantinya setelah PT JV terbentuk, hal itu akan dila porkan ke Menteri PUPR RI untuk mengamendemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) PT JTD.
Baca Juga: Akhir 2018 Beroperasi, Pembebasan Lahan Pembangunan Tol Pandaan-Malang Capai 80%
“Kalau sudah diamendemen begitu, telah tuntas sudah legalitas aspek PT AMJ untuk segera membangun JIT. Selanjutnya PT JV ini yang nantinya mengoperasikan JIT secara bersama dengan masa konsesi 45 tahun,” ungkapnya. Pembangunan integrated tunnel itu merupakan bagian dari pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota.
Dua trase Balekambang-Manggarai dan Ulujami-Tanah Abang dikerjakan di bawah tanah terintegrasi dengan pengendalian banjir. Menurut Wibisono, trase Balekambang-Manggarai akan memotong Sungai Ciliwung, sedangkan Ulujami-Tanah Abang akan memotong Sungai Pesanggrahan sehingga banjir dan macet yang menjadi permasalahan utama di Jakarta bisa teratasi dengan integrasi tunnel tersebut.
“Banjir dan macet akan berkurang sekitar 80% dengan adanya pembangunan terowongan terpadu ini. Karena urgensi banjir proyek ini dimajukan dari rencana 2023, kemungkinan di pertengahan tahun ini kita akan groundbreaking. Pembangunan sekitar 3 tahun,” ungkapnya.
Selain berfungsi untuk pengendali banjir dan jalan tol, lanjut Wibisono, terowongan terpadu ini juga berfungsi sebagai bahan baku air minum dan power plan, yaitu menyiapkan tenaga listrik sebesar 600 megawatt. Proyek ini merupakan proyek pemerintah pusat lantaran ada unsur tolnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta proyek JIT dikerjakan secepatnya pada tahun ini. Menurutnya JIT merupakan proyek terowongan terpadu yang akan menanam investasi USD3 miliar atau sekitar 40 triliun di wilayah Jakarta yang menyambungkan dua trase dari enam ruas tol dalam kota.
Baca Juga: Jasa Marga Operasikan 175 Km Tol Tahun Ini
“Jadi dua ruas jalan tol dalam kota dibangun di bawah tanah dengan kedalaman 7-15 meter dan itu akan digunakan untuk transportasi kendaraan sebagai jalan tol, untuk air, pembangkit energi, dan utilitas kabel listrik. Ini menarik karena USD3 miliar dikucurkan tanpa anggaran pemerintah, termasuk feasi bility study (FS)-nya.
Kami harap mengurai kemacetan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, atasi masalah banjir, menambah energi di wilayah Jakarta,” jelasnya. Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Transportasi Soetanto Soehodo meminta agar PT AMJ memperdalam lagi hasil kajiannya, khususnya secara teknis pengerjaan.
Misalnya pembangkit listrik, pengendali banjir cadangan air bersinergi, soal teknis ujung ke ujung selisih ketinggian berapa, kolam itu pembebasan lahannya bagaimana, shortcut sungai itu juga perlu izin pemerintah pusat apakah sudah dilakukan.
(Bima Setiyadi)
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
