Industri Dapat Insentif Pajak 200% agar Tidak Tertinggal

Koran SINDO, Jurnalis · Selasa 23 Januari 2018 10:46 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 01 23 20 1848872 industri-dapat-insentif-pajak-200-agar-tidak-tertinggal-QXKQ3JdxSh.jpg Ilustrasi: Shutterstock

JAKARTA - Industri yang bersedia membantu pengembangan pendidikan vokasi dan melakukan kegiatan inovasi berupa penelitian dan pengembangan di dalam negeri akan mendapatkan insentif pajak atau tax allowance sebesar 200%-300%.

Tantangan sekaligus peluang ini yang tengah digodok pemerintah. Bagi sekolah vokasi, dukungan industri sangat dibutuhkan karena mereka dituntut menyeimbangkan antara teori yang diajarkan dan praktik yang membutuhkan teknologi yang harus mengikuti perkembangan.

Mereka pun berharap rencana ini bisa terwujud. Di sisi lain, kebijakan tersebut juga membutuhkan lembaga lain dan payung hukum.

Gagasan yang disampaikan Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto kepada Kementerian Keuangan berdasarkan pengalaman beberapa negara yang telah berhasil memajukan industri maupun mengembangkan sumber daya manusia (SDM) dan teknologi dengan cara tersebut.

”Thailand sudah melakukan ini, Singapura lebih hebat lagi dia melakukannya. Jadi, jangan sampai kita tertinggal. Mereka sudah terbukti berhasil melakukannya,” ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembang an Industri Kementerian Perindustrian Ngakan Timur di Jakarta kemarin.

Dia menjelaskan, tax allowance sebesar 200% diberikan untuk industri yang mengembangkan pendidikan vokasi dan 300% untuk yang mengembangkan inovasi. Ngakan mencontohkan, bila sebuah perusahaan bekerja sama dengan SMK untuk mem berikan pelatihan dan pembinaan, penyediaan alat industri, hingga kegiatan permagangan dengan menghabiskan biaya Rp1 miliar, pemerintah akan memberikan potongan pajak penghasilan (PPh) hingga Rp200 miliar kepada perusahaan tersebut.

Hal yang sama akan diberlakukan untuk perusahaan yang mengembangkan kegiatan inovasi di dalam negeri. Mereka akan mendapat potongan hingga 300% dari PPh yang harus dibayarkan kepada pemerintah. ”Jadi bentuknya pemotongan pajak, tidak berupa uang,” ujar Ngakan.

Setelah disetujui, pemotongan pajak ini akan diberlakukan untuk semua industri yang telah mulai berkontribusi di bidang pendidikan vokasi dan inovasi. ”Kalau sudah berlaku, mereka akan kami data. Jadi, ini bukan hanya untuk industri yang baru akan melakukannya. Berapa batas-batas biayanya belum di tentukan,” ungkap Ngakan.

Dia pun berharap usulan tersebut dapat diterima demi mendorong industri terlibat dalam pengembangan SDM dan inovasi. Dua hal tersebut sangat dibutuhkan untuk kemajuan industri pada masa yang akan datang.

Sebelumnya Menperin Hartarto telah berkirim surat kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk melakukan pembahasan terkait usulan tersebut pada September 2017. ”Saat ini pihak Kemenperin sedang menunggu respons dari surat yang dikirimkan tersebut. Kita masih menunggu, semoga segera ada tindak lanjut,” katanya.

Pihak Kemenkeu sebelumnya memberi sinyal merespons positif usulan tersebut, terutama untuk riset. Pekan lalu (17/ 1) Menkeu Sri Mulyani menyatakan siap memberikan potong an pajak penghasilan (PPh) yang lebih besar bagi kalangan pengusaha yang membantu di bidang riset.

Pemberian kelonggaran ini beralasan lan taran pemerintah saat ini ber upaya menggenjot kuantitas dan kualitas riset Tanah Air. Menurut dia, anggaran riset sebesar Rp1,3 triliun pada tahun ini belum tergolong besar jika di bandingkan dengan negara-negara lain.

Untuk itu, pemerintah sangat berharap ada kontribusi dari kalangan swasta pada pendanaan ini. Sebagai imbal baliknya, pemerintah siap memberikan insentif cukup besar pada PPh. Bahkan jika dianggap insentif yang diberikan saat ini kecil, pemerintah siap mengevaluasinya.

”Mereka (swasta) melakukan riset bisa dibiayakan sehingga mengurangi pajak yang harus mereka bayarkan. Ini sudah ada dalam UU (Undang-undang) PPh sebelumnya,” kata Sri Mulyani seusai menjadi pembicara utama pada Rakernas 2018 Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) di Universitas Sumatera Utara (USU).

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Mohamad Nasir menilai riset memang bisa dibiayakan sehingga mengurangi pajak dengan model double tax deduction.

Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno menilai, positif rencana pemerintah memberikan tax allowance bagi industri yang ikut mengembangkan pendidikan vokasi dan melakukan kegiatan inovasi berupa penelitian dan pengembangan di dalam negeri.

Dia berharap lang kah itu bisa mendukung peningkatan kualitas SDM industri nasional mengingat pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu. ”Karena memang pendidikan kejuruan harus mendapat perhatian.

Karena dari sini bisa mencetak tenaga kerja taktis sesuai kebutuhan industri. Jadi penting bagi pemerintah memberikan stimulus agar pelaku industri juga ikut mengembangkan pendidikan vokasi,” kata Teguh. Dalam konteks itu, pemerintah memang perlu memberikan stimulus bagi industri agar mereka juga menjadi bagian penting dari pengembangan pendidikan vokasi.

Selain pengembangan pendidikan vokasi, kata Teguh, industri juga bisa dilibatkan dalam kurikulum. Artinya, pola kurikulum dalam sekolah kejuruan harus perlu melibatkan pelaku usaha dan pelaku industri agar silabus pendidikan sesuai dengan kebutuhan.

”Ini memang perlu menjadi perhatian dan dapat direalisasikan secara serius oleh para pemangku kepentingan,” ungkapnya. Saat ini pemerintah tengah me ngembangkan pendidikan vo kasi berbasis kompetensi. Sekolah konsep ini terutama dikembangkan di wilayah basis industri dan wilayah pengembangan industri.

Hingga 2016 pemerintah telah membangun Akademi Komunitas Industri TPT di Solo dan Politeknik Industri Logam di Morowali. Pada 2019 pemerintah me - nar getkan membangun de la - pan politeknik vokasi dan aka - de mi komunitas berbasis kom - pe tensi dan link and match de - ngan industri yang meng adop - si sistem pendidikan dual sys - tem dari Jerman.

Butuh Dukungan Industri

Dekan Sekolah Vokasi UGM Wikan Sakarinto ST MSc PhD menyambut baik rencana pemerintah ini. Menurut dia, kebijakan ini telah dilakukan Pemerintah Jerman. Perusahaan-perusahaan di Jerman mendapatkan potongan pajak saat mereka terbukti memberikan dukungan terhadap perguruan tinggi vokasi.

Namun, Wikan meng ingatkan agar kebijakan ini didukung oleh lintas kementerian dan harus ada payung hukum bersama. ”Jangan hanya satu ke menterian. Kalau tidak, nanti akan gembos di tengah jalan. Ide seperti ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 80-an, namun ngembos di tengah jalan,” ujarnya.

Menurut Wikan, peranan perusahaan terhadap perkembangan perguruan tinggi vokasi sangat besar juga cukup vital. Menurut pria yang juga menjadi produser film Tengkorak ini, pendidikan vokasi membutuhkan keseimbangan antara praktik dan teori. Untuk teori, dosen akan sangat cepat menyesuaikan perkembangan terkini.

Namun, untuk praktik membutuhkan teknologi terkini, peralatan terkini, mesin terkini, serta kecanggihan-kecanggihan yang banyak digunakan oleh industri. ”Nah, kampus kalau setiap tahun harus membeli alat terkini, mesin terkini, dan soft ware terkini membutuhkan anggaran yang sangat besar. Sehingga, alangkah baiknya jika bisa memanfaatkan peralatan canggih milik industri,” tambahnya. Selain itu, mahasiswa vokasi juga perlu dididik untuk memiliki karakter profesional dan mental riil di industri. Sikap ini harus ditumbuhkan sejak dini.

Satu di antara caranya mahasiswa harus didekatkan dan dikenalkan dengan industri. Jika mental sudah terbentuk, para mahasiswa ini akan menjadi pem belajar yang hebat. ”Industri tidak hanya praktik membubut saja terus bisa kerja, namun yang juga penting adalah karakter mental sikap profesionalitas. Mereka harus di kenalkan dengan industri sejak semester awal. Kalau sudah semester akhir, mereka cenderung lambat,” tegasnya. Pengamat pendidikan tinggi Edi Suandi Hamid berpendapat, potongan pajak itu gagasan yang baik. Namun, dia mempertanyakan apakah Kemenkeu mau menyetujui itu di tengah persoalan fiskal defisit dan kesulitan memenuhi target penerimaan pajak.

”Ini harus nya dibicarakan dulu antar-lembaga pemerintah atau kementerian. Jangan sampai memberi angin surga pada industri,” katanya. Dia menilai, sebagai sebuah ide, usulan tersebut sebetulnya sangat inovatif dan visioner. Hal ini akan membantu mengaitkan dunia industri dengan dunia pendidikan atau link and match.

Lebih dari itu, ini akan berkontribusi dalam memberikan keterampilan pada angkatan kerja kita yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sehingga berorientasi mengurangi pengangguran terdidik yang cukup tinggi di Tanah Air. (Neneng Zubaedah/Ainun Najib/Rahmat Sahid/Ant)

1 / 3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini