Gubernur BI Taksir Defisit Transaksi Berjalan Bakal Naik Tahun Ini
JAKARTA - Bank Indonesia berjanji inflasi dan indikator stabilitas makro ekonomi lainnya akan terjaga sesuai nilai fundamental. Meskipun, kegiatan ekonomi tahun ini akan dipengaruhi masifnya agenda politik dari Pemilihan Kepala Daerah dan persiapan menjelang Pemilihan Presiden 2019.
"Setiap kali kita melakukan agenda besar politik, stabilitas sistem keuangan bisa dipisahkan dari dinamika politik seperti Pilkada atau Pilpres," kata Gubernur BI Agus Martowardojo di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (23/1/2018).
Agus Marto menyebutkan, Indonesia sudah "terbiasa" menghadapi padatnya agenda politik. Indonesia juga, lanjut Agus, dapat menghindari gangguan ke ekonomi dari tingginya tensi politik.
Baca Juga: Kemenkeu Gelar Executive Gathering Sambut Tahun Politik
"Kita harus melihat sejarah. Di sejarah kita dalam empat tahun ini, Pilkada selalu ada bahkan sekali sesaat ada Pilpres. Tetapi setiap kali kita melakukan itu, stabilitas sistem keuangan terjaga," ujarnya.
Di 2018, kondisi politik Indonesia akan dipadati penyelenggaraan 171 Pilkada dan juga persiapan menuju Pilpres 2019. Masing-masing partai politik dan koalisinya sudah menyiapkan ancang-ancang agenda politik untuk dapat memenangkan Pemilu tahun depan.
Potensi gangguan dari dinamika politik di 2019 juga menjadi salah satu sorotan Lembaga Pemeringkat Moody's Investor Service. Moody's mengingatkan Pilkada dapat memengaruhi efektivitas reformasi kebijakan ekonomi di Indonesia.
Baca Juga: BEI Optimis IHSG Bukukan Hasil Positif di Tahun Politik
Selain itu, dia menjamin Bank Sentral dan pemerintah akan meningkatkan upaya untuk menjaga inflasi agar sesuai target di 2,5%-4,5% (yoy). Adapun reformasi struktural perekonomian, ujar Agus, akan terus berjalan dan mendorong pertumbuhan ekonomi ke 5,1%-5,5%.
Indikator stabilitas lainnya yakni neraca transaksi berjalan, diakui Agus, memang akan mencatat peningkatan defisit ke 2%-2,5% Produk Domestik Bruto. Hal itu karena pulihnya kegiatan ekonomi domestik yang dapat memacu laju impor.
"Defisit transaksi berjalan akan sedikit meningkat tetapi masih di batas yang sehat yaitu antara dua sampai 2,5% dari PDB," tuturnya.
(Martin Bagya Kertiyasa)
