Sri Mulyani dan Komisi XI Bahas RUU PNBP Selama 3 Jam, Ini Hasilnya

Lidya Julita Sembiring, Jurnalis · Selasa 23 Januari 2018 19:36 WIB
https: img.okezone.com content 2018 01 23 20 1849218 sri-mulyani-dan-komisi-xi-bahas-ruu-pnbp-selama-3-jam-ini-hasilnya-jcwowtiPBD.jpg Foto: Lidya/Okezone

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) telah menyelesaikan rapat kerja pertama di 2018 setelah berdiskusi selama kurang lebih 3 jam. Rapat yang dimulai dari pukul 15.25 WIB hingga 18.20 WIB ini membahas dua poin.

Sri Mulyani mengatakan dalam rapat kerja, dibahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sisi latar belakang dan kenapa UU ini harus direvisi untuk pertama kalinya sejak 1997.

Baca Juga: Rapat Pertama Sri Mulyani dengan Komisi XI di 2018 Bahas RUU PNBP hingga BLU Sawit

"Ini perlu untuk direvisi jadi ini bukanlah suatu inisiatif RUU baru tapi merupakan revisi dari undang-undang tahun 97 nomor 20," ungkapnya di Ruang Rapat Komisi XI, Jakarta, Selasa (23/1/2018).

Sri Mulyani mengatakan, perlu untuk memahami bahwa UU PNBP adalah definisi yang begitu luas yaitu penerimaan pemerintah pusat yang bukan berasal dari perpajakan. Oleh karena itu, dia menilai revisi ini merupakan satu klasifikasi yang sangat berbeda-beda dengan demikian untuk memasukkan di dalam undang-undang pemerintah akan melihat filosofinya mungkin agak berbeda.

"Sumber dari penerimaan negara bukan pajak tidak sama seperti pajak yang mungkin satu homogen yaitu kewajiban warga negara yang memiliki kemampuan ekonomi untuk membayarkan perpajakan," jelasnya.

Baca Juga: Realisasi PNBP Minerba 2017 Capai Rp40,6 Triliun

Sementara itu, Ketua Komisi Komisi XI Merlchias Markus Mekeng menyatakan, dari penjelasan Menkeu mengenai PNBP maka, Komisi XI DPR RI bersama pemerintah menyepakati untuk segera menyelesaikan materi-materi penting dan menargetkan penyelesaian  Rancangan Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada masa sidang III 2017/2018.

Selain itu, untuk pembahasan Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Komisi XI meminta Sri Mulyani untuk mengevaluasi efektivitas skema pembiayaan dan kinerja lembaga penyalur pembiayaan ultra mikro (UMi) sehingga dapat menurunkan tingkat suku bunga pinjaman kepada masyarakat.

"Kami juga meminta Menkeu agar dapat memperhatikan sebaran penyaluran pembiayaan UMi sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah serta masyarakat ekonomi lemah baik di perkotaan maupun di pedesaan," jelas Mekeng.

Baca Juga: Capai Rp129 Triliun, Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor ESDM Sumbang 49,6%

Untuk pembahasan Badan Layanan Umum (BLU) Kelapa Sawit, Komisi XI meminta Sri Mulyani agar dalam penggunaan dana yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDKS) tidak hanya diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar tetapi lebih mengutamakan kepada petani sawit.

Sementara itu, pertanyaan yang disampaikan anggota komisi XI pada rapat ini tidak semuanya dijawab langsung oleh Sri Mulyani karena waktu yang tidak cukup sehingga akan dijawab secara tertulis.

"Ibu Menteri diminta menyampaikan jawaban rinci secara tertulis dari seluruh pertanyaan anggota paling lambat 29 Januari 2018," tukasnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini