Image

Pengadilan Negeri Batalkan Keputusan KPPU soal Monopoli Gas PGN

Wahyudi Aulia Siregar, Jurnalis · Kamis 01 Februari 2018 14:00 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 02 01 320 1853194 pengadilan-negeri-batalkan-keputusan-kppu-soal-monopoli-gas-pgn-WGvOmMYckC.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

MEDAN - Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah membatalkan putusan majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menyatakan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) bersalah dalam melakukan kegiatan praktik monopoli penjualan gas bumi di wilayah Medan, Sumatra Utara.

Pembatalan keputusan itu dilakukan setelah mengabulkan keberatan yang diajukan Tim Kuasa Hukum PGN secara seluruhnya. Dalam putusan ini, Pengadilan. Selain itu, Pengadilan juga mewajibkan KPPU untuk membayar biaya yang timbul dalam persidangan ini.

"Pengadilan telah membatalkan putusan KPPU tertanggal 14 November 2017 dengan memutuskan bahwa PGN tidak bersalah karena tidak terbukti melakukan pelanggaran Pasal 17 UU Anti Monopoli," kata Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama, Kamis (1/2/2018).

 Baca juga: Pengalihan Saham PGN Masih Menanti Restu Jokowi

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menilai perkara Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) bukan merupakan kewenangan KPPU. Sebab, yg diperkarakan merupakan permasalahan antara pelaku usaha dengan konsumen yang tunduk pada UU Nomor 8 Tahun 1999.

"Menurut Majelis Hakim, perkara PJBG bukan merupakan kewenangan KPPU melainkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen," kata Rachmat.

Pertimbangan lain yang juga menguatkan pembatalan keputusan KPPU tersebut, kata Rachmat, terkait dengan objek perkara yang dikecualikan dari Undang-Undang Anti Monopoli.

Baca juga: Jadi Holding Migas, Saham PGN Dijamin Tak Terdilusi

Rachmat menambahkan, Majelis menilai penetapan harga oleh PGN telah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2009.

Selain itu, Majelis Hakim menilai penetapan harga oleh PGN merupakan bagian dari kebijakan pemerintah karena ada pelaporan kepada pemerintah berdasarkan Pasal 21 Ayat 5 Peraturan Menteri ESDM No 19/2009. "Dengan begitu, Majelis Hakim memutuskan, PGN tidak terbukti melanggar Pasal 17 UU Anti Monopoli," kata Rachmat.

 Baca juga: Gabung Pertamina, Status PGN Tak Lagi BUMN

Sebagai informasi, sebelumnya sesuai putusan persidangan yg dikeluarkan oleh KPPU pada Selasa (14/11/2017) lalu, Majelis Komisi KPPU memutuskan PGN terbukti bersalah dalam penetapan harga jual gas bumi di Medan. Atas vonis ini, PGN diwajibkan membayar denda sebesar Rp9,9 miliar.

"Dengan dikeluarkan putusan Pengadilan ini, maka PGN tidak terbukti bersalah dalam melaksanakan kegiatan usahanya," tutup Rachmat.

Sementara itu, Kepala KPPU Kantor Perwakilan Daerah Medan, Ramli Simanjuntak menyebutkan, mereka tetap pada keputusan awal yang menghukum PGN telah melakukan penetapan harga. Untuk itu mereka akan segera mengajukan kasasi atas keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat itu.

“Kita tetap pada putusan kita, sehingga kita akan ajukan kasasi. Saat ini tim di Jakarta tengah menyusun memori kasasinya,” tukasnya.

1 / 2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini