Rombongan BI Datangi Kemendagri, Bahas Inflasi hingga Uang Rupiah Lusuh
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) bersama Kepala Perwakilan BI seluruh Indonesia melakukan kunjungan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kunjungannya pun langsung diterima oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Diwakili Dewan Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara menerangkan, rombongan dari BI yang datang ke Kemendagri hari ini sebagian besar berasal dari 34 kantor BI di seluruh Indonesia dan Kantor Pusat.
"BI berterima kasih bahwa Bapak Menteri mau menerima rombongan kami yang sebenarnya dadakan ini," ujarnya, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (6/2/2018).
Baca Juga: Mengenal Mantan Gubernur BI Rachmat Saleh, sang Legenda Hidup
Dia mengatakan, alasan kedatangan rombongan BI atas dasar pentingnya peran Kemendagri dan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas di daerah. Tanpa ada Kemendagri, salah satu tugas menjaga nilai tukar Rupiah sulit dilakukan.
Mirza mengatakan, ada dua hal yang mesti dijaga jika Rupiah tetap bisa stabil, pertama menjaga inflasi dan kedua, stabilitas nilai tukar. Terkait inflasi, sangat berkaitan dengan peran daerah dan Kemendagri, di mana harus melakukan pemantauan dari sisi produksi dan distribusi.
"Inflasi itu datang dari daerah, mulai dari beras, cabai, bawang. Kalau kami tidak ada kerjasama erat dengan Bapak/Ibu di Kemendagri dan di Pemda maka sulit memastikan bahwa mengenai data, kecukupan barang dan distribusi," ujarnya.
Baca Juga: Pandangan Gubernur BI untuk 3 Nama Calon Pengganti Perry Warjiyo
Kedua, terkait stabilitas kurs, Indonesia harus banyak punya ekspor. Dengan itu maka cadangan devisa bertambah dan memperkuat Rupiah.
"Siapa yang ekspor tentu ada di daerah, apakah Jakarta atau luar Jakarta, sehingga bantuan dari Kemendagri bisa mendorong teman-teman di Provinsi, Kabupaten dan Kota bisa meningkatkan hal tersebut," ujarnya.
Baca Juga: Segera Lengser dari Gubernur, Agus Marto Yakin Kinerja BI Bakal Terus Terjaga
Selain itu, Mirza mengatakan, dalam kesempatan ini, peran Kemendagri dan daerah penting dalam menyamaratakan kualitas peredaran uang logam. Di mana peredaran uang harus sampai ke wilayah terluar, terpencil dan terdepan (3T).
"Kualitas uang sama baik seperti di Jakarta Rp50.000, Rp20.000 kinclong, kita berusaha saudara di pedalaman juga harus bisa sama. Kita tarik uang lusuh supaya diganti dengan uang yang baru, untuk itu butuh support Kemendagri," ujarnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
