nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Terbitkan Permen ESDM, Menteri Jonan Cegah Permainan Harga Gas

Feby Novalius, Jurnalis · Selasa 06 Februari 2018 15:39 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 02 06 320 1855485 terbitkan-permen-esdm-menteri-jonan-cegah-permainan-harga-gas-JGOjpoScEs.jpg Menteri ESDM Ignasius Jonan. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan gas Bumi. Melalui aturan ini tidak ada lagi permainan harga gas.

Kepala BPH Migas Fanshrullah Asa mengatakan, selama ini ada 30 badan usaha yang mendistribusikan gas kepada masyarakat. Selama ini juga mereka punya izin dedicated hilir (pipa khusus), dan membuat harga gas menjadi mahal.

"Ini yang mau kita tata ke depan. Ini yang terjadi inefisiensi karena harga jual mahal itu tidak efektif. UU hanya mengenal satu Wilayah Jaringan Distribusi," tuturnya di Gedung BPH Migas, Jakarta, Selasa (6/2/2018).

Menurutnya, ke depan harga gas akan sama seperti BBM Satu Harga. Untuk itu niaga gas juga harus diatasi, di mana sejak 25 Januari 2018 tidak akan diterbitkan dedicated hilir. "Bagaiamana memastikan mereka tidak tambah ekspansi, kan tiap bulan ada laporan BPH akan lihat nanti pengawasan dengan tim kepolisian memantaunya," ujarnya.

Baca Juga: BPH Migas Kaji Ulang Harga Gas Bumi di 6 Kota

Sekadar informasi, Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2018 diterbitkan untuk lebih mendorong pembangunan infrastruktur gas bumi melalui pipa dan guna meningkatkan pemanfaatan gas bumi, untuk kebutuhan di dalam negeri serta mengakomodasi perkembangan moda penyaluran gas bumi selain pipa pada kegiatan usaha gas bumi.

Sebelumnya, Komite BPH Migas Hari Pratoyo mengatakan, bahwa sebelum menetapkan harga gas bumi untuk rumah tangga perlu adanya keterbukaan bagi seluruh stakeholder terkait, baik dari pemerintah kabupaten/kota, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun lembaga. Sebelumnya, tiap kabupaten/kota serta pihak BUMN mengajukan harga kepada BPH Migas.

Kemudian, usulan tersebut dievaluasi oleh BPH Migas mengacu kepada Peraturan BPH Migas No.22/P/BPH Migas/VII/2011 tentang perhitungan harga berbasis pembiayaan/investasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan gas.

Baca Juga: Pemerintah Siap Tetapkan Badan Usaha Wilayah Jaringan Distribusi Gas dalam 18 Bulan

Dalam kesempatan tersebut, BPH Migas mengundang stakeholder terkait termasuk dari pemerintah kabupaten/kota, PT Perusahaan Gas Negara (PGN), PT Pertagas Niaga, dan lembaga perlindungan konsumen, YLKI.

BPH Migas mendengarkan masukan dari seluruh pihak. Selain mempertimbangkan kepentingan dari badan usaha, BPH migas juga menimbang kemampuan daya beli konsumen di masing-masing daerah.

Berikut adalah hasil evaluasi awal untuk harga gas bumi di 6 kabupaten/kota:

1. Wilayah Muara Enim untuk RT 1 sebesar Rp4.750 dan RT 2 sebesar Ep6.650 dioperasikan oleh PT Pertagas Niaga.

2. Wilayah Pali untuk RT 1 sebesar Rp4.750 dan RT 2 sebesar Ep6.650 dioperasikan oleh PT Pertagas Niaga.

3. Wilayah Musi Banyuasin untuk RT 1 sebesar Rp4.900 dan RT 2 sebesar Ep6.850 dioperasikan oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

4. Wilayah Lampung untuk RT 1 sebesar Rp4.450 dan RT 2 sebesar Ep6.200 dioperasikan oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

5. Wilayah Mojokerto untuk RT 1 sebesar Rp4.350 dan RT 2 sebesar Ep6.100 dioperasikan oleh PT Pertagas Niaga.

6. Wilayah Samarinda untuk RT 1 sebesar Rp4.400 dan RT 2 sebesar Ep6.200 dioperasikan oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini