“Di antaranya, pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pengembangan dan pembangunan pelabuhan dari awal sampai akhir, baik dalam hal pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi, peraturan peundang-undangan, mekanisme dan prosedur.”
Dengan program yang menjadi prioritas yaitu, Proyek Strategis Nasional, proyek dengan sumber dana PMN dan proyek strategis lainnya yang berada di lingkungan Pelindo 4.
Baca Juga: Pelindo II Garap 3 Proyek Pelabuhan Tahun Ini
Kedua, menunjang pelaksanaan program pemerintah dalam implementasi program Tol Laut, serta menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan untuk menciptakan stabilitas keamanan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di lingkungan Pelindo 4.
“Diharapkan, Nota Kesepahaman yang memiliki jangka waktu selama lima tahun ini akan semakin mempercepat pembangunan pelabuhan di KTI, demi suksesnya program pemerintah terkait yaitu Tol Laut dan Poros Maritim Dunia,” tukas Doso.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)