Kementerian PUPR: Masalah Utama di Asmat Keterbatasan Infrastruktur
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan untuk menangani permasalahan kemiskinan hingga kesehatan di Asmat, Papua adalah ketersediaan infrastruktur.
Kendati demikian, besarnya tantangan yang harus dihadapi untuk membangun infrastruktur di daerah tersebut.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto mengatakan, tim gabungan antar Direktorat pun telah ditugaskan untuk meninjau langsung kondisi di sana.
Baca Juga: Sri Mulyani Minta Desain Infrastruktur Pertimbangan Risiko Bencana
Dia menyebutkan, tim yang diturunkan ke Asmat, adalah Ditjen Bina Marga, Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Cipta Karya, serta Ditjen Penyediaan Perumahan dan lain sebagainya.
Dengan mengetahui kondisi secara langsung, pihaknya mengetahui langkah yang tepat untuk membangun infrastruktur yang sesuai dengan kondisi di daerah Asmat.
"Tim kami adalah tim gabungan, kita tim advance yang melihat kondisi di sana. Kemudian membuat solusi, karena masalah di sana adalah masalah infrastruktur terbatas, seperti juga yang dikatakan Pak Presiden (Joko Widodo)," ujarnya dalam acara konferensi pers di Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (8/2/2018).
Baca Juga: Sri Mulyani Ajak Swasta Tingkatkan Kualitas Infrastruktur Indonesia
Asmat sendiri terdiri dari 23 distrik, pihak Kementerian PUPR melakukan peninjauan di 6 distrik. Dia menjelaskan, Kejadian Luar Biasa (KLB) gizi buruk dan campak tersebar di seluruh distrik.
"Di sana ada distrik pulau tiga paling banyak sebaran KLB-nya. Kenapa paling banyak? Karena aksesnya paling jauh dari muara," ungkap dia.
Arie menyatakan, kondisi geografis yang didominasi rawa dan ketersediaan air bersih menjadi dua faktor utama yang menjadi permasalahan di Asmat.
Baca Juga: Butuh Rp149,64 Miliar untuk Bangun SPAM di Danau Toba hingga Bromo
"Di sana sulit dapat air, karena endapan sedimennya rata-rata 200 meter. Di sana memang ada satu sumur bor tapi airnya payau," ucapnya.
Oleh sebab itu, untuk menangani hal ini, pihaknya akan memanfaatkan curah hujan yang memang tinggi di wilayah tersebut. Air hujan akan ditampung untuk digunakan kebutuhan sehari-hari.
"Di sana curah hujan cukup tinggi 4.000 milimeter per tahun. Bulan kering hanya tiga bulan, sisanya bulan basah. Hanya ada satu tantangan, air hujan itu miskin mineral, bagaimana supaya dia sehat," ujar dia.
Selain itu, saat kondisi rawa sedang pasang maka akan ada ombak besar sehingga akses keluar dari kabupaten tersebut pun akan tertutup. Masyarakat akan terisolasi. Oleh sebab itu pihaknya akan membangun prasarana yakni jembatan layang, sehingga akses tidak terganggu oleh pasang.
Dia mengungkapkan menjadi tugas utama dari Kementerian PUPR adalah untuk mendorong sarana dan prasarana yang menunjang kesehatan lingkungan, air bersih yang memadai, sanitasi, hingga konektivitas dengan kabupaten lain.
"Yang sangat penting bagaimana infrastruktur yang dibangun oleh kita ini bisa bertahan. Oleh karena itu juga, kami lakukan pendampingan selama 1 tahun mendatang. Kita akan sediakan tenaga pendamping untuk bisa operasikan (infrastruktur)," ucapnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
