Image

Ratu Maxima Kagum dengan 'Kartu Sakti' Jokowi

ant, Jurnalis · Selasa 13 Februari 2018 17:09 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 02 13 320 1859025 ratu-maxima-kagum-dengan-kartu-sakti-jokowi-HxdZsnWDjz.jpg Ilustrasi: (Foto: Antara)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, Pemerintah Indonesia terus berupaya memperluas layanan sosial yang berkaitan dengan keuangan inklusif.

"Sejak kedatangan yang pertama dan hari ini ternyata sudah banyak sekali kemajuan yang dilakukan Indonesia berkaitan dengan keuangan inklusif," kata Puan usai menerima kunjingan Utusan Khusus PBB untuk Inklusi Keuangan Ratu Maxima di Kantor Kemenko PMK, Selasa (13/2/2018).

 Baca juga: Usai Temui Jokowi, Ratu Maxima Kunjungi Menko Darmin

Puan menyebutkan beberapa hal yang sudah diterapkan adalah pemberian Kartu Indonesia Pintar yang sebelumnya tidak ada pada kunjungan Ratu Maxima ke Indonesia yang pertama tahun 2016, dan sekarang pada kunjungan keduanya menjadi 19,7 juta.

"Program Keluarga Harapan yang tadinya 2,4 juta sekarang menjadi 10 juta dan semuanya nontunai. Itu yang beliau apresiasi," ujar Puan.

 Baca juga: Didatangi Ratu Maxima, Menko Darmin Sebut Tukar Pikiran

Ratu Maxima memberikan apresiasi kepada program keuangan inklusif dari Pemerintah Indonesia yang meningkat tiga kali lipat dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Dia berharap keuangan inklusif di Indonesia lebih besar dan sederhana dari yang sudah dilakukan saat ini.

Ratu Maxima sangat mendukung keuangan inklusif yang ada di Indonesia dan berharap ke depan Indonesia bisa melaksanakan keuangan inklusi lebih tersistem dan terprogram.

 Baca juga: Temui Ratu Maxima, Menteri Bambang Jelaskan Reformasi Subsidi

Perluasan bantuan sosial nontunai saat ini meliputi 19,7 juta siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), 10 juta Kelompok Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan, dan 1,2 juta Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).

Perluasan layanan ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai di bawah koordinasi Menko PMK sebagai Ketua Tim Pengendali.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini