Sensus Penduduk, Menteri Bambang: Membantu Kita Melihat Masa Depan

Lidya Julita Sembiring, Jurnalis · Rabu 14 Februari 2018 16:50 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 02 14 320 1859570 sensus-penduduk-menteri-bambang-membantu-kita-melihat-masa-depan-SqYiFw0Fcc.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Sensus Penduduk akan kembali dilakukan pada 2020 oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini dilakukan Indonesia untuk menghasilkan data kependudukan yang lebih akurat dan up to date yang sangat penting bagi perencanaan pembangunan nasional maupun pengambilan kebijakan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, salah satu kepentingan SP2020 adalah sangat membantu membuat proyeksi masa depan yang lebih akurat.

 Baca juga: Mobilitas Masyarakat Tinggi, BPS Gunakan Teknologi Canggih Sensus Penduduk 2020

Karena selama ini, Bappenas yang punya tugas membuat perencanaan jangka panjang, bersama BPS hanya bergantung pada SP2020, di mana yang terakhir di 2010. Selain itu juga mengandalkan Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) yang dilakukan secara berkala.

"Tentunya pasti ada kekurangan atau ketidaklengkapan sebagai akibat kita menggunakan hasil survei, sehingga kehadiran SP2020 nanti yang mungkin hasilnya akan dipublikasikan beberapa saat kemudian, akan membantu kita melihat masa depan," ungkap Bambang, Rabu (14/2/2018).

 Baca juga: BPS Buka Lowongan 1 Juta Orang Bantu Sensus Penduduk 2020

Bambang menjelaskan, data penduduk baik dari akurasi dan kelengkapan menjadi bagian dari perencanaan pembangunan sehingga sensus penduduk sangat penting dilakukan. Meski dia melihat masih banyak tantangan untuk melakukan pembangunan.

"Ada beberapa tantangan dalam pembangunan kependudukan, pertama Total Fertility Rate (TFR) provinsi yang bervariasi. Ini tantangan tersendiri artinya kebijakan kependudukan tidak bisa diperlakukan sama," jelasnya.

 Baca juga: Isu Privasi, Petugas Sensus Kesulitan Data Penduduk di Rumah Mewah hingga Apartemen

Bambang menjelaskan Indonesia juga sering dianggap tidak berhasil dalam mencapai Millennium Development Goals (MDGs) karena beberapa hal seperti tingkat kematian ibu dan bayi yang masih tinggi, selain itu juga jaminan sosial yang belum menyeluruh dan juga masalah pendidikan.

"Kita tidak hanya bicara mengenai masalah waktu sekolah yang relatif kurang, kita juga harus bicara mengenai relevansi pendidikan. Kenapa masih ada kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia tenaga kerja. Mungkin yang rajin di medsos sudah mendapat hasil survei yaitu 42% student di Indonesia good for nothing. Tetap saja kita harus concern, karena tidak hanya melihat segi penduduk dari jumlah, tapi juga dari kualitas dan itu dilihat dari pendidikan," imbuh Bambang.

"Dana untuk pendidikan sendiri sudah pasti lebih dari Rp400 triliun. Kalau hasilnya masih belum melegakan kita, berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki secara mendasar," lanjutnya.

Sementara itu, ada juga masalah isu pembangunan, kemiskinan, di mana pada September terlihat kemiskinan memang turun sebesar 10,12% atau lebih dari 1 juta jiwa, tapi itu masih setara 26,5 juta jiwa. Artinya tetap saja penduduk Indonesia masih banyak yang miskin karena hanya turun sedikit dibandingkan jumlah penduduknya.

"Masalah kemiskinan memang masih besar, gini ratio makin mendekati 0,39. Tetap saja gini ratio kita rentan terhadap kemungkinan naik lagi seperti 2011 ketika gini rasio melompat dari 0,38 jadi 0,41. Belum lagi ketimpangan antar wilayah, Jawa masih menyumbang 58,5% dari GDP Indonesia dan peranan luar Jawa ya berarti sejak desentralisasi 2001 praktis tidak banyak perubahan. Jawa malah naik dan luar Jawa malah turun," tukas dia.

1 / 2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini