JAKARTA - Pemerintah kembali melakukan rapat mengenai perhutanan sosial. Rapat dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya, Menteri Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Sofyan Djalil serta Menko Perekonomian Darmin Nasution.
Siti Nurbaya mengatakan, rapat kali ini dalam rangka evaluasi progres implementasi di lapangan hasil perhutanan sosial. Di mana, perhutanan nasional yang sudah dibagikan untuk 22 kelompok oleh Presiden Jokowi akan mulai panen. Tapi ada juga yang ternyata di lapangan, arealnya masih belum pas.
Pembahasan kedua, adalah evaluasi lagi untuk melanjutkan program penyerahan perhutanan sosial ke lokasi berikutnya yaitu di Jawa dan di luar Jawa yang akan diserahkan oleh Presiden Jokowi.
"Di Jawa yang siap diserahkan oleh Presiden yang bisa dalam waktu dekat yaitu di Indramayu sebanyak 3.626 hektare (ha) untuk 4 kabupaten dan 5 kelompok. Di Jawa Tengah sudah siap 1.836 ha kemudian di Jawa Timur 3.635 ha yang juga sudah siap untuk diserahkan oleh Pak Presiden kepada masyarakat," ungkapnya di Kemenko Perekonomian, Selasa (20/2/2018).
Selain itu, di luar Jawa ada 12 provinsi yang sudah siap diserahkan oleh Presiden dengan luas hutan sebesar 413.705 ha. "Nanti hasil dari rakor ini akan kami laporkan kepada bapak Presiden," kata dia.