Moratorium Infrastruktur Elevated Tak Pengaruhi LRT Palembang
JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meyakini penghentian sementara proyek layang (elevated) tidak mempengaruhi target penyelesaian pembangunan empat mega proyek kereta.
Adapun empat proyek besar di bawah Kemenhub yang dihentikan yakni, MRT Jakarta, LRT Palembang, LRT Jabodebek dan Double-Double Track (DDT) Manggarai.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Zulfikri mengatakan, LRT Palembang pekerjaan struktur layang sudah selesai. Jadi sekarang fokus menyelesaikan struktur detail layangnnya.
"Jadi terkat apakah mempengaruhi target kami kita untuk Asian Games tidak," ujarnya, di Kemenkominfo, Jakarta, Kamis (22/2/2018).
Baca Juga: Baru Adhi Karya yang Ajukan Konsultan Pembangunan Infrastruktur Elevated
Kemudian untuk proyek DDT, sebenarnya masalah utamabukan di struktur layangnnya, tapi lebih banyak pada pembebasan lahan. "Terkait kejadian yang kemarin, tentunya kita perlu lakukan percepatan dengan tambahan peralatan setelah dilakukan evaluasi K3," tuturnya.
Dia mengatakan, Menteri Perhubungan secara langsung sudah meminta 630 kontraktor proyek dan konsultan pengawas untuk kerja profesional. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi kecelakaan konstruksi.
Sekadar informasi, Tercatat kurang lebih ada 14 kecelakaan konstruksi yang terjadi dalam kurun waktu 2 tahun terkahir. Dari 14 kasus tersebut, 6 diantaranya merupakan proyek konstruksi yang digarap oleh Waskita Karya.
Baca Juga: Biaya K3 Hanya 1,5% dari Kontrak, Jika Tak Dipenuhi Semuanya Bisa Hancur
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun meminta seluruh proyek layang (elevated) yang tengah dikerjakan dihentikan sementara. Hal tersebut berimbas pada penghentian sementara proyek besar di bawah Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Presiden menegaskan, penghentian proyek elevated tersebut, tidak hanya pada infrastruktur jalan tol, tetapi menyeluruh termasuk light rail transit (LRT) dan fly over di seluruh Indonesia. Jokowi juga meminta agar seluruh proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah diawasi ketat secara rutin.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Bina Konstruksi sekaligus Ketua Komite Keselamatan Konstruksi Syarif Burhanuddin mengatakan, pelaksana biasanya konsentrasi hanya pada pembangunan fisik, padahal ada hal lain yang mesti diperhatikan yakni Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan (K3).
Menurutnya, BUMN konstruksi dalam mengerjakan apapun pasti sudah sesuai SOP, sebab, dia saja sudah mengerjakan 1.300 km jalan tol dan lainnya. Artinya, insiden kecelakaan konstruksi ini bukan di awal pekerjaan.
(Martin Bagya Kertiyasa)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
