Moratorium Pembangunan Proyek Infrastruktur Disebut Terlambat, Begini Penjelasannya
JAKARTA - Kepala tiang pancang (pier head) pada proyek jalan tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (Becakayu) ambruk dan jatuh mengenai pekerja. Dalam insiden tersebut mengakibatkan 7 orang pekerja menjadi korban.
Insiden tersebut mendapatkan tanggapan beragam dari berbagai pihak. Tak terkecuali dari para wakil rakyat yakni Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azzam Asman Natawijaya mengatakan, insiden proyek TOl Becakayu terjadi karena pemerintah tidak mengindahkan masukan dari pihaknya. Pasalnya ketika peristiwa underpass Bandara Soekarno Hatta yang mengalami roboh, pihaknya sudah sempat meminta kepada pemerintah untuk melakukan moratorium (penghentian sementara) proyek infrastuktur.
"Tapi pemerintah tidak serius menanggapi (permintaan kami) dan abai sehingga terjadi lagi (kecelakaan kerja di) Becakayu. Padahal kalau serius dan didengarkan itu enggak akan terjadi insiden Becakayu," ujarnya dalam Talkshow “POLEMIK” Radio MNC Trijaya Network dengan tema Proyek Infrastruktur: Antara Percepatan & Pertaruhan di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (24/2/2018).
Azzam melanjutkan, dirinya mengapresiasi upaya pemerintah untuk segera melakukan moratorium pasca kecelakaan di Becakayu. Meskipun upaya moratorium tersebut dinilainya sudah cukup terlambat.
