Dikritik soal Anggaran, Menteri Susi Siap Diperiksa KPK
Dia menjelaskan, pada tahun 2017 KKP memiliki anggaran lebih dari Rp7 triliun untuk pengadaan barang dan jasa yang diperuntukkan bagi 11.191 paket. Dimana rincian data dari belasan ribu paket tersebut tidak ditampilkan secara lengkap pada laman LKPP, kata dia, ini dikarenakan karakter pengadaan barang dan jasa di KKP yang meliputi beberapa faktor.
"Misalnya, saat kami memberikan alat tangkap ikan, pihak penerima punya beberapa kriteria, seperti harus berbadan hukum dan jelas. Datanya tidak gampang untuk diperoleh, karena proses data ini tidak cepat, kami tidak bisa upload ke LKPP secara konkret dan lengkap," papar dia.
Baca juga: Menteri Susi Ingin Danau Sunter Ditaruh Benih Ikan Lele hingga Patin
Yusuf memastikan, bahwa dalam anggaran KKP tahun 2017, tidak ada satupun unsur pelanggaran hukum atau mengalami kebocoran uang. Bahkan, katanya, dalam tahapan perencanaan pengadaan barang dan jasa, selalu dilakukan pendampingan dan pengecekan hingga beberapa kali.
Dia menjelaskan, bila ada temuan pada KKP adalah berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal proyek di Merauke yang terlambat pembangunannya. Hal ini dikarenakan letak geografis Merauke yang menyulitkan pengadaan bahan baku dari Makassar dan Surabaya, sehingga diperlukan waktu yang melebihi target.
