JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan menerima kritikan yang dilayangkan lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) atas keterbukaan data belanja barang dan jasa.
Sebelumnya, ICW mengungkapkan sebanyak Rp86 triliun dana yang digunakan dalam belanja barang dan jasa pemerintah tahun 2017, tidak diungkapkan oleh beberapa kementerian. Salah satunya oleh kementerian yang dipimpin oleh Susi Pudjiastuti.
Inspektur Jenderal KKP M Yusuf mengakui, adanya kesalahan data yang dilakukan pihaknya dalam penginputan data pada laman LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).
"Memang ada keteledoran dari staf kami, jadi bukan kesengajaan. Pada saat rincian lebih lanjut dari 11.191 paket itu tidak tergambar secara lengkap dan konkret di lamannya LKPP," ucap dia dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta, Selasa (17/2/2018).