Dikritik soal Anggaran, Menteri Susi Siap Diperiksa KPK
JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan menerima kritikan yang dilayangkan lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) atas keterbukaan data belanja barang dan jasa.
Sebelumnya, ICW mengungkapkan sebanyak Rp86 triliun dana yang digunakan dalam belanja barang dan jasa pemerintah tahun 2017, tidak diungkapkan oleh beberapa kementerian. Salah satunya oleh kementerian yang dipimpin oleh Susi Pudjiastuti.
Inspektur Jenderal KKP M Yusuf mengakui, adanya kesalahan data yang dilakukan pihaknya dalam penginputan data pada laman LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).
"Memang ada keteledoran dari staf kami, jadi bukan kesengajaan. Pada saat rincian lebih lanjut dari 11.191 paket itu tidak tergambar secara lengkap dan konkret di lamannya LKPP," ucap dia dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta, Selasa (17/2/2018).
Baca juga: Sri Mulyani Kesal dengan LSM Ini, Apa Sebabnya?
Dia menjelaskan, pada tahun 2017 KKP memiliki anggaran lebih dari Rp7 triliun untuk pengadaan barang dan jasa yang diperuntukkan bagi 11.191 paket. Dimana rincian data dari belasan ribu paket tersebut tidak ditampilkan secara lengkap pada laman LKPP, kata dia, ini dikarenakan karakter pengadaan barang dan jasa di KKP yang meliputi beberapa faktor.
"Misalnya, saat kami memberikan alat tangkap ikan, pihak penerima punya beberapa kriteria, seperti harus berbadan hukum dan jelas. Datanya tidak gampang untuk diperoleh, karena proses data ini tidak cepat, kami tidak bisa upload ke LKPP secara konkret dan lengkap," papar dia.
Baca juga: Menteri Susi Ingin Danau Sunter Ditaruh Benih Ikan Lele hingga Patin
Yusuf memastikan, bahwa dalam anggaran KKP tahun 2017, tidak ada satupun unsur pelanggaran hukum atau mengalami kebocoran uang. Bahkan, katanya, dalam tahapan perencanaan pengadaan barang dan jasa, selalu dilakukan pendampingan dan pengecekan hingga beberapa kali.
Dia menjelaskan, bila ada temuan pada KKP adalah berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal proyek di Merauke yang terlambat pembangunannya. Hal ini dikarenakan letak geografis Merauke yang menyulitkan pengadaan bahan baku dari Makassar dan Surabaya, sehingga diperlukan waktu yang melebihi target.
"Kami pastikan bahwa selama masa kepemimpinan Ibu Susi (Menteri KKP), dipastikan tidak ada satupun indikasi fraud, semua transparan. Kami terima kasih dikritisi (oleh ICW), ke depan itu tidak akan terjadi lagi," ucap dia.
Baca juga: Menteri Susi: Ekspor Gurita Indonesia Nomor Satu di Dunia
Sementara dalam kesempatan yang sama, Susi menambahkan, kementerian yang dipimpinnya memiliki anggaran yang transparan dan mempertanggungjawabkan penggunaannya. Bila terjadi kecurangan, kata dia, Susi berjanji siap untuk bekerjasama dengan pihak berwajib untuk mengusutnya.
"Tidak boleh ada yang disembunyikan (di KKP). Kalaupun ada kecurangan, saya persilakan KPK maupun Kejaksaan untuk turun meneliti dan memeriksa. Kami siap," pungkasnya.
(Dani Jumadil Akhir)
