nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KESDM Gabung Aturan soal Distribusi BBM dan Gas

Lidya Julita Sembiring, Jurnalis · Kamis 01 Maret 2018 16:11 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 03 01 320 1866539 kesdm-gabung-aturan-soal-distribusi-bbm-dan-gas-HnYCVRORVc.jpg Foto: Lidya (Okezone)

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) kembali menyederhanakan aturan-aturan yang ada di sektor migas. Aturan ini direvisi untuk mepermudah para pelaku usaha dan investor yang ada di sektor migas.

Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Ego Syahrial mengatakan, dari sebelumnya sudah ada sebanyak 11 aturan yang dipangkas dan dijadikan 7 aturan. Kali ini dari 7 Peraturan Menteri energi dan Sumber Daya Mineral (Permen) tersebut disederhanakan lagi menjadi 6 aturan.

 Baca juga: Cabut Aturan Ini, Menteri Jonan Permudah Pekerja Asing Masuk ke Sektor Migas

Ego menjelaskan, dari 7 permen tersebut, ada dua permen yang digabungankan yakni Permen nomor 16/2011 tentang Kegiatan Penyaluran BBM dengan Permen nomor 26/2009 tentang Penyedian dan Pendistribusian LPG menjadi Permen nomor 13/2018 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan LPG.

Menurutnya, dari 6 aturan yang diajukan untuk disederhanakan, saat ini sudah ada tiga permen yang terealisasi dan diterbitkan Kemenkumham yaitu Permen 13/2018 tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan liquefied petroleum gas. Kemudian permen nomor 14/2018 tentang kegiatan usaha penunjang gas bumi serta permen 15/2018 tentang kegiatan pasca operasi pada kegiatan usaha hulu migas.

"Sudah ada tiga Permen yang terealisasikan dan diterbitkan. Tiga lagi masih menunggu untuk diterbitkan, masih di Kemenkumham," ungkapnya di Gedung Migas, Jakarta, Kamis (1/3/2018).

 Baca juga: Peran Pemda Kelola Blok Migas Harus Ditingkatkan

Adapun tiga Permen yang masih menunggu finalisasi di Kemenkumham adalah Permen Nomor 6 tahun 2016 mmengenai penetapan alokasi dan pemanfaatan serta gas bumi, kedua, Permen nomor 37/2006 tentang masalah simplifikasi mengenai tata cara impor yang sudah akan selesai serta ketiga Permen nomor 38/2017.

"Yang masih sedikit pembahasan lagi sama Pak Wamen ESDM adalah revisi permen 38 tahun 2017 mengenai masalah keselamatan," tukasnya.

 Baca juga:Pangkas Aturan, Tak Ada Lagi Ratusan Izin di Sektor Migas

Sebelumnya, Kementerian ESDM telah menghapus 32 peraturan. Dari 32 peraturan terdapat 11 peraturan terkait yang dihapus, yaitu:

1. Permen 08/2005 tentang Insentif Lapangan Marginal,

2. Permen 44/2005 tentang Penyedian & Pendistribusian BBM (JBT),

3. Permen 26/2006 tentang BBM untuk Industri Pelayaran,

4. Permen 02/2008 tentang Kewajiban DMO,

5. Permen 22/2008 tentang Biaya yang Tidak Dapat di-Cost Recovery,

6. Permen 0612010 Pedoman Peningkatan Produksi Migas,

7. Permen 22/2016 tentang Kilang Mini,

8. Permen 51/2017 tentang BMN Migas,

9. Permentamben 02/1975 tentang Keselamatan Kerja pada Pipa Penyalur,

10. KepMen 1454K/30/MEM/2000 tentang Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Migas,

11. Permen 31/2013 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing & Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia.

(dni)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini