Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemerintah Bisa Manfaatkan Peran TKI dan Pelajar untuk Genjot Ekspor Produk Unggulan

Giri Hartomo , Jurnalis-Senin, 05 Maret 2018 |15:10 WIB
Pemerintah Bisa Manfaatkan Peran TKI dan Pelajar untuk Genjot Ekspor Produk Unggulan
TKI: Foto: Okezone
A
A
A

JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo terus berupaya meningkatkan ekspor Indonesia ke negara-negara dunia. Pasalnya, saat ini ekspor Indonesia masih kalah dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam hingga Malaysia. 

Ketua Komite Tetap Hukum dan Pengamanan Perdagangan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Ratna Sari Loppies mengatakan, pemerintah bisa menerapkan pola baru untuk meningkatkan ekspor ke luar negeri. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan peran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk meningkatkan kinerja ekspor Indonesia.

Selain TKI, peran pelajar Indonesia juga bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan ekspor produk Indonesia. Pasalnya, keduanya memiliki potensi besar mengingat jumlah TKI dan pelajar Indonesia di luar negeri cukup banyak.

"Bekali produk Indonesia sebagai pemasaran dan student signifikan memasarkan," ujarnya dalam diskusi di Menara Kadin, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Baca Juga: Sawit hingga Tekstil Jadi Potensi Ekspor Indonesia ke Sudan

Menurut Ratna, konsep tersebut bahkan sudah sukses dilakukan oleh salah satu produk mie instan Indonesia. Produk tersebut berhasil mengekspor secara besar-besaran untuk memenuhi pasar TKI dan pelajar yang ada di luar negeri. 

"Indomie sukses melalui TKI yang membawa (Indomie) sendiri. Why not itu sebagai suatu pola," ucapnya

Dirinya mencontohkan, pemerintah bisa membekali TKI atau pelajar sebelum diberangkatkan ke negara tersebut dengan produk unggulan. Sehingga, produk Indonesia bisa lebih dikenal di luar negeri. 

Baca Juga: 3 Syarat Utama Ekspor Sarang Walet ke China

"Misalnya gini, misanya memberangkatkan TKI kasih aja goodie bag dari make up dari apa kan di sana jadi seperti iklan, seperti sampling," kata Ratna.

Dirinya bahkan sudah sempat mengusulkan hal ini kepada pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Namun, dia belum mengetahui apakah usulan tersebut dipakai atau justru diabaikan.

"Saya pernah lempar isu begini ke Depnaker yang tangani itu di kantor Wakil Presiden (Wapres). Saya enggak tahu itu jalan atau enggak," jelasnya. 

(ulf)

(Rani Hardjanti)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement