Pembentukan Holding BUMN Jangan Timbulkan Monopoli Usaha

ant, Jurnalis · Selasa 13 Maret 2018 18:07 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 03 13 320 1872193 pembentukan-holding-bumn-jangan-timbulkan-monopoli-usaha-Eqkb95jYxu.jpg Ilustrasi: Foto Okezone

JAKARTA - Pemerintah telah merencanakan pembentukan enam holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari enam holding, sudah dua terbentuk, yakni holding BUMN tambang dan migas (migas).

Untuk holding BUMN migas sendiri, masih akan dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang rencananya akan digelar pekan depan untuk pengalihan saham PT PGN (Persero) ke PT Pertamina (Persero).

 Baca Juga: Masuk ke Pertamina, PGN Jadi Sub Holding Gas

Namun kebijakan menggabungkan PGN dengan PT Pertamina Gas (Pertagas) sebagai anak usaha Pertamina dalam skema holding BUMN migas menimbulkan pertanyaan besar. Sebab, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman mencatat kinerja keuangan PGN jauh lebih baik dibandingkan Pertagas.

Dia mencatat hingga september 2017, total aset PGN mencapai USD6,30 miliar atau setara Rp83,89 triliun dengan kurs Rp13.300 per USD. Bahkan setiap tahun, PGN bisa mengukuhkan pendapatan rata-rata sebesar Rp 28,79 triliun.

Dia menilai meskipun sama-sama berada di sektor bisnis transmisi dan distribusi atau niaga gas, namun dari segi pendapatan antara PGN dan Pertagas berbeda. Hal tersebut bisa terlihat dari pendapatan masing-masing perusahaan pada 2016 silam, di mana PGN bisa memperoleh pendapatan Rp38,15 triliun. Sementara Pertagas hanya bisa mengumpulkan Rp8,69 triliun.

"Bahkan Pertamina sendiri yang akan menjadi induk dari holding BUMN Migas, sampai Desember 2017 lalu memiliki utang sebesar Rp153,7 triliun. Kalau dilihat dari neraca keuangan, bisa dinilai PGN cukup stabil dan sehat bila dibandingkan Pertamina," kata Jajang dikutip dari hasil riset yang dibuatnya, Selasa (13/3/2018).

 Baca Juga: Holding BUMN Migas Terbentuk 25 Januari, Pertamina Ambil 57% Saham PGN

Dia menyimpulkan upaya Kementerian BUMN untuk melakukan merger PGN dengan Pertagas, ada maksud lain. "Ambisi Menteri BUMN Rini Soemarno begitu menggebu-gebu untuk menggabungkan kedua perusahaan. Dengan dilakukannya penggabungan atau merger dua perusahaan gas juga bisa menimbulkan monopoli usaha karena tidak ada lagi persaingan usaha dan pengguna dalam hal ini masyarakat tidak ada pilihan harga gas yang berbeda lagi," kata Jajang.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Inas N Zubir mengatakan kebijakan holding BUMN migas yang dijalankan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan (Perseroan) terlalu terburu-buru hingga mengabaikan berbagai aspek.

Inas menyebut sebanyak 29% pemegang saham PGN yang merupakan perusahaan publik masih menolak pembentukan holding tersebut.

"PP Nomor 6 tahun 2018 tentang Holding Migas terlalu terburu-buru karena RUPS Luar Biasa PGN yang lalu masih menyisakan masalah. Sebanyak 29 persen pemegang saham belum menyetujui holding tersebut," katanya.

Selain itu, terdapat juga permasalahan hukum karena pembentukan holding dilakukan pemerintah tanpa melibatkan DPR sebagai lembaga pengawas aset kekayaan negara.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini