nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Aturan Teknis Holding BUMN Belum Dibahas

Dani Jumadil Akhir, Jurnalis · Selasa 13 Maret 2018 21:21 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 03 13 320 1872304 aturan-teknis-holding-bumn-belum-dibahas-3VpgoXS18k.jpg Ilustrasi: Foto Okezone

JAKARTA - Dalam waktu dekat, pemerintah akan memiliki induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) minyak dan gas bumi (migas). Pembentukan ini molor dari target yang ditentukan.

Sebelumnya, pemerintah juga sudah membentuk holding BUMN tambang. Dengan demikian, masih ada empat holding BUMN lagi yang belum terbentuk dari target pembentukan enam holding BUMN.

Pembentukan holding BUMN migas ini setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham PT Pertamina (Persero). Namun, sayangnya, teknis pembentukan holding BUMN migas belum dibicarakan lebih lanjut dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Teknis holding ini juga belum pernah dibicarakan dengan DPR, Sasarannya apa holding ini? Benar-benar terhindar dari pengawasan DPR holding ini," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Asman Natawijaya di Jakarta, Selasa (13/3/2018).

 Baca Juga: Pembentukan Holding BUMN Jangan Timbulkan Monopoli Usaha

Azam menyayangkan keputusan pemerintah menerbitkan PP sebagai persetujuan pembentukan holding BUMN Migas, karena merasa pemerintah tidak menghargai DPR karena telah mengabaikan fungsi pengawasan yang dimiliki DPR dengan diterbitkannya PP tersebut sebagai tindak lanjut diterbitkannya PP Nomor 72 tahun 2016 mengenai pembentukan holding perusahaan BUMN

"Kita baru bicara landasan hukum, belum bicara teknis holding. PP Nomor 72 itu bermasalah karena di sana ada kalimat bisa mengalihkan saham tanpa persetujuan DPR, sekarang malah terbit PP Nomor 6," paparnya.

Padahal menurut Azam, Undang-Undang (UU) BUMN mengamanatkan bahwa setiap pengalihan atau pelepasan saham BUMN harus melalui persetujuan DPR. Artinya PP Nomor 72 dan PP Nomor 6 yang mengalihkan saham negara di PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) kepada Pertamina melalui penyertaan modal, sudah melanggar UU BUMN.

 Baca Juga: Jokowi Panggil 3 Menteri Bahas Holding Migas, Ini Bocoran dari Sri Mulyani

Sementara dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, manajemen PGN melaporkan telah secara resmi mengalihkan 13,8 miliar lembar saham seri B milik negara kepada Pertamina sebagai induk holding BUMN Migas.

Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama pada Senin 12 Maret 2018, melaporkan kepada BEI, pengalihan saham tersebut dilakukan berdasarkan PP Nomor 6 tahun 2018.

"Berdasarkan PP tersebut, seluruh saham Seri B milik negara sebanyak 13,80 miliar lembar saham bakal dijadikan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Pertamina," ujar Rachmat.

 Baca Juga: Catatan Pembentukan Holding BUMN Migas

Dengan demikian, Rachmat menghitung setidaknya 56,96% saham seri B PGN akan dimiliki oleh Pertamina. Sementara 43,04% dimiliki publik. Sementara saham seri A Dwiwarna PGN tetap dimiliki oleh negara.

Dia melanjutkan, pengalihan saham seri B milik negara ini bakal berakibat pada berubahnya status perseroan dari persero menjadi non-perseroan.

Bersamaan dengan pengumuman pengalihan saham seri B tersebut, PGN menurut Rachmat juga akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Kamis, 26 April 2018 mendatang.

Selain membahas pengesahan laporan keuangan PGN tahun 2017 dan pembagian dividen, salah satu agenda penting RUPS tersebut meminta persetujuan pemegang saham untuk melakukan integrasi PT Pertamina Gas (Pertagas) ke PGN sebagai anak usaha holding BUMN Migas.

1 / 2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini