nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Reformasi Perpajakan Bakal Ada Warna Hijau hingga Merah, Apa Itu?

Lidya Julita Sembiring, Jurnalis · Rabu 14 Maret 2018 17:28 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 03 14 20 1872735 reformasi-perpajakan-bakal-ada-warna-hijau-hingga-merah-apa-itu-oCrqEnSnWW.jpg Ilustrasi: Foto Shutterstock

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan perbaikan dalam sistem perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan para wajib pajak (WP). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan peneriman negara melalui perpajakan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan, pertama pihaknya terus melanjutkan reformasi perpajakan. Di mana reformasi yang dilakukan Ditejn Pajak adalah melalui tax reform yang meng-address tiga poin penting.

Yoga menjelaskan, 3 poin penting itu adalah, pertama sistem informasi, kedua database dan ketiga proses bisnis.

"Itu satu paket yang memang sangat penting. Ini untuk memperbaiki peta kapatuhan wajib pajak ke depan. Dalam komponen yang ini, kami akan rancang pembinaan, pelayanan, pengawasan dan juga penegakan hukum yang akan menjamin rasa keadilan," ungkapnya di warung daun, Cikini, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Baca Juga:

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Komunikasi dengan Dunia Usaha

Dapat Penghargaan dari Sri Mulyani, Pengusaha Jadi Semangat Bayar Pajak

Dia mencontohkan, pihaknya akan bisa melihat risiko kepatuhan perpajakan para WP. Di mana nantinya WP akan dipetakan menurut warna. Yang hijau adalah yang sudah patuh pajak, yang kuning ini perlu diawasi dan merah sama sekali tidak patuh pajak.

"Ini penegakan hukum yang kita lakukan, untuk memberikan keadilan. Data yang masuk kita kelola dengan benar. Kalau dikirim surat cinta atau dilakukan pemeriksaan, harus membawa data yang konkrit dan valid. Tidak orang asal diperiksa saja," jelasnya.

Poin penting kedua adalah, dari sisi organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM). "Kami di DJP menunggu RUU KUP di DPR. Kita serahkan sepenuhnya ke DPR. Tapi dalam reformasi yang sekarang, kita memperkuat organisasi dan SDM kita. Kita tambah jumlah pegawai pajak dari 32 ribu jadi 40 ribu. Jumlah kantor kita tambah, sehingga bisa cover WP yang selama ini tidak bayar pajak," imbuhnya.

 Baca Juga: Kepatuhan Pajak RI Masih Rendah, Pembangunan Harap Maklum

Sementara itu, untuk poin ketiga dalam reformasi perpajakan adalah proses bisnis yang harus diatur regulasinya. "Formulasi regulasi terkait revisi UU perpajakan baik KUP atau PPN yang akan mengadress dan tujuannya untuk menciptakan sistem perpajakan yang berkeadilan. Tentunya kita sekarang ini mengadakan kebijakan yang tujuannya menciptakan keadilan," tukas dia.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini