8 Fakta tentang Utang Pemerintah yang Mencapai Rp4.000 Triliun

Keduari Rahmatana Kholiqa, Jurnalis · Minggu 18 Maret 2018 13:15 WIB
https: img.okezone.com content 2018 03 18 20 1874409 8-fakta-tentang-utang-pemerintah-yang-mencapai-rp4-000-triliun-Q3DEM1LQs4.jpg Ilustrasi: Foto Okezone

JAKARTA - Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu merilis data jumlah utang pemerintah Indonesia hingga akhir Februari 2018 yang mencapai Rp4.035 triliun. Posisi ini meningkat 13,46% dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp3.556 triliun. Pemerintah meyakinkan masyarakat untuk tidak khawatir terhadap utang Indonesia, meski semakin besar. Pasalnya, utang tersebut dikelola dengan transparan dan tidak boleh melebihi 60% produk domestik bruto (PDB).

Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut fakta-fakta menarik kenapa utang pemerintah Indonesia menembus angka Rp4.000 Triliun, seperti dirangkum Okezone Finance, Minggu (18/3/2018).

1. Sri Mulyani Dapat Surat Cinta

Terkait utang negara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendapatkan surat cinta dari seorang Sarjana Teknik Institu Teknologi Bandung (ITB) Ahmad Akhyar. Ahmad mengirimkan surat cinta kepada Menteri Keuangan terbaik dunia itu melalui akun social media Facebooknya.

Berikut isi lengkap surat terbuka dari Ahmad Akhyar yang dikutip Okezone, Rabu (14/3/2018) di Jakarta.

Mba Sri, saya sedih kalau mba membandingkan utang Indonesia dengan Jepang. Jangan melihat hanya dari nominalnya saja. Atau Rasio utangnya saja. Utang Jepang secara nominal memang jauh lebih tinggi dari Indonesia. Rasio utangnya juga lebih dari 200%. Tertinggi di dunia.

Tapi mba Sri jangan melihat dari satu sisi saja. Utang jepang itu dipegang mayoritas oleh dalam negeri Jepang sendiri. Hampir 50% malah dipegang oleh Bank Sentral. Jadi sebenarnya Pemerintah berhutang pada rakyatnya sendiri. Rate Bunga Utangnya juga sangat-sangat rendah. Hanya sekitar 1 koma sekian persen. Bandingkan dengan rate yang mba Sri berikan ke pemegang Government Bond Indonesia. Berapa mba Sri? Mba kok baik sekali?

Mba Sri juga senang credit rating Indonesia naik. Mba tau kan credit rating jepang? Coba mba Sri bandingkan. Mba tau kan bedanya BBB- dan A+?

Mba juga tau kan apa itu NIIP? Saya yakin mba Sri tau lah. Mba kan katanya menteri keuangan terbaik dunia. Tapi saya tulis saja ya supaya yang lain tahu juga. NIIP itu net international investment positions (NIIPs). Negara dengan NIIP positif artinya negara yang memiliki net external Assets, bukan net external Liabilities. Negara itu adalah negara kreditor.

Nah, Jepang itu memiliki NIIP tertinggi di dunia lho mba Sri. 2,812,543,005,181 USD. Bandingkan dengan Indonesia, -413,106,000,000 USD. Minus mba. Malu kita. Artinya kita termasuk negara debitur. Aduh maaf. Mba Sri pasti sudah tau juga ya.

Makanya mba Sri, jangan lihat hanya dari satu sisi saja. Nominal utang Jepang memang tinggi. Tapi utang itu dipegang mayoritas dalam negeri sendiri. Sehingga Jepang sebenarnya adalah negara kreditur. Sedangkan kita ya negara debitur.

Tahu diri lah kita mba..

Akhyar, sarjana teknik.

2. Utang Pemerintah Indonesia Naik 13,46% di Bulan Februari

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis data jumlah utang pemerintah Indonesia yang hingga akhir Februari 2018 mencapai Rp4.035 triliun. Posisi ini meningkat 13,46% dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar RP3.556 triliun atau 29,24% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Dari data realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 periode Februari 2018 yang dikutip, Kamis (15/3/2018) utang pemerintah masih didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp3.257,26 triliun atau 80,73% dari total utang pemerintah. Penerbitan SBN tersebut mayoritas atau sekitar Rp2.359,47 triliun diterbitkan dalam denominasi rupiah.

Selain itu, utang tersebut juga berasal dari pinjaman luar negeri pemerintah yang mencapai Rp771,76 triliun atau 19,13% dari total utang tersebut.

3. Utang Indonesia Lebih Kecil Dibanding Vietnam dan Thailand

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang didorong melalui pelaksanaan paket-paket kebijakan perekonomian serta reformasi struktural menempatkan PDB Indonesia pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp13.798,91 triliun. Jumlah PDB tersebut diyakini dapat menjadi kekuatan perekonomian Indonesia untuk menutup total utang pemerintah yang mencapai 29,24% dari PDB per akhir bulan Februari 2018

Jika dibandingkan dengan negara yang setara, utang Indonesia tersebut masih terbilang kecil. Misalnya, Vietnam tercatat sebesar 63,4%, Thailand 41,8%, Brasil 81,2%, Nikaragua 35,1%, dan Irlandia 72,8%.

4. Pemerintah Diyakini Mampu Untuk Lunasi Utang

Pengamat Ekonomi (Ekonom) Faisal Basri mengatakan, meskipun jumlah utang Indonesia membengkak, namun dirinya meyakini pemerintah tetap akan mampu membayar utang tersebut. Akan tetapi ada beberapa alokasi anggaran yang akan dikurangi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Anggaran yang akan sangat mungkin dikurangi adalah untuk kesehatan dan juga pendidikan. Kedua hal tersebut dinilainya menjadi yang paling mungkin mengingat jika utang negara terbengkalai maka Indonesia bisa di blacklist oleh lembaga survei dan negara-negara dunia

"Jadi betul tapi pemerintah masih punya keleluasaan untuk bayar cicilan dan bunga tapi memang makin membebani tapi kalau porsi cicilan dan bunga itu naik maka uang untuk kesehatan makin turun, pendidikan juga makin turun, kesehatan dan pendidikan bisa diundur, cicilan dan bunga utang harus dibayar tepat waktu. maka utang akan semakin membebani," ujarnya saat ditemui di Epicentrum, Jakarta, Jumat (16/3/2018).

5. Menko Darmin Sebut Utang Indonesia Untuk Hal Produktif

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, tidak perlu khawatir dengan utang pemerintah Indonesia yang melampaui Rp4.000 triliun. Dia menjelaskan, utang Indonesia jangan dilihat hanya dari angkanya, namun kemampuan dari utang tersebut yang produktif untuk pembangunan di dalam negeri.

"Utang kita itu, jangan sebut angkanya, karena hasilnya juga banyak dari utang itu. Produktif dia, tidak konsumtif," ujar Darmin di kantornya, Jumat (16/3/2018).

6. Pemerintah Buat Roadmap Soal Utang Negara

Pemerintah diminta membuat peta jalan (roadmap) soal bagaimana mengurangi utang negara yang saat ini mencapai Rp4.034,8 triliun. Di dalam roadmap itu pemerintah harus menuangkan solusi rasional bagaimana cara mengurangi utang

Ekonom Indef Bhima Yudistira mengatakan, pemerintah berulang kali menjelaskan ke publik bahwa tidak ada masalah untuk menambah utang, asal digunakan untuk hal produktif. Meski utang saat ini dalam kondisi aman karena masih di bawah 60% terhadap PDB, masyarakat harus tahu bagaimana nanti pemerintah membayar utang-utang tersebut

"Pemerintah perlu membuat roadmap pengurangan utang secara bertahap. Bagi utang bilateral dan multilateral bisa menggunakan debt swap atau utang ditukar program. Pemerintah juga perlu kurangi kepemilikan asing di surat utang dengan memperdalam pasar keuangan dengan switch ke SBN ritel," tuturnya kepada Okezone.

7. Rasio Utang Jepang Lebih Tinggi dari Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan nominal utang Indonesia masih aman dibandingkan negara lain seperti Jepang. Utang Indonesia masih 29,2% dari PDB, sedangkan Jepang memiliki rasio utang di atas 200%.

Namun Ekonom Indef Bhima Yudistira memiliki pandangan yang berbeda. Memang betul Jepang punya rasio utang di atas 200%, tapi lebih dari 50% utang Negeri Sakura tersebut dipegang oleh Bank Sentral Jepang. Sementara sisanya di kisaran 30% dipegang oleh residen atau penduduk Jepang.

Bandingan dengan kondisi utang Indonesia, 38,7% surat utang pemerintah dipegang investor asing. Artinya, kondisi global seperti tren kenaikan bunga acuan The Fed, instabilitas geopolitik dan gelombang proteksionisme negara-negara maju sangat sensitif terhadap pasar surat utang di Indonesia.

8. Jangan Andalkan Pajak Untuk Bayar Utang

Menurut Ekonom Indef Bhima Yudistira fakta saat ini utang dibayar dengan penerimaan pajak. Sementara rasio pajak terhadap PDB (tax ratio) di Indonesia hanya 11%.

"Kalau penerimaan pajak kita loyo karena rata-rata realisasinya hanya tumbuh 4% dalam 2 tahun terakhir, bagaimana membayar utang plus bunganya?" kata Bhima kepada Okezone

Bila masih demikian, akan muncul. Yang disebut defisit keseimbangan primer, total penerimaan negara dikurangi belanja, di luar pembayaran bunga utang. Artinya, kalau defisit maka utang dicicil melalui penerbitan utang baru.

"Sejak 2012 tercatat defisit keseimbangan primer sebesar Rp52,7 triliun. Angkanya 2017 menjadi Rp178 triliun. Gali lubang tutup lubang, tapi lubangnya saat ini makin dalam," tuturnya. (gir)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini