nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menteri Jonan: PLN Harus Berpikir ke Arah Customer Oriented

Ulfa Arieza, Jurnalis · Kamis 22 Maret 2018 16:16 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 03 22 320 1876523 menteri-jonan-pln-harus-berpikir-ke-arah-customer-oriented-K5QE7BfwEU.jpg Foto: Ulfa Arieza/Okezone

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memaparkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tahun 2018-2027. Rencana usaha jangka panjang PLN tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1567 K/21/MEM/2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2018-2027.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, RUPTL PT PLN (Persero) 2018-2027 telah disahkan langsung oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Menteri ESDM Ignasius Jonan menjelaskan, penyusunan RUPTL PLN ini telah mempertimbangkan indikator ekonomi secara historis sekaligus memproyeksi pertumbuhan ekonomi dalam 10 tahun mendatang.

Baca Juga : PLN Operasikan Pembangkit Listrik 30 Mw di Ternate

Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian kembali jadwal operasi pembangkit baru yang dituangkan dalam RUPTL 2018-2027. Dia pun mengimbau pelaku sektor ketenagalistrikan untuk mulai merubah fokus bisnis dengan berorientasi kepada pelanggan.

"Berkali-kali saya ingin mengimbau PLN dan mitra harus mulai berpikir ke arah customer oriented, jadi harus diusahakan market driven tidak lagi producer driven. Sebab, sektor energi juga harus menggunakan sila ke lima yaitu berkeadilan sosial," ujar Jonan di Kantor PLN Pusat, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yaitu menyediakan listrik yang cukup, merata, dan dengan harga yang terjangkau, Jonan meminta PLN untuk memperhatikan beberapa hal sebagai pertimbangan penetapan RUPTL, di antaranya adalah tidak ada kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL).

Selain itu, pembangunan jaringan transmisi di Indonesia Timur sampai dengan tahun 2027 disesuaikan dengan kebutuhan listrik masyarakat RUPTL juga diharapkan dapat fokus pada Program Listrik Perdesaan dengan target Rasio Elektronifikasi Iebih dari 99% dan dapat melistriki 2.510 desa belum berlistrik hingga akhir tahun 2019.

Adapun penambahan kapasitas per jenis energi primer memperhatikan ketentuan dalam Kepmen ESDM tentang RUPTL ini, yaitu tidak ada penambahan PLTU Batu bara di Jawa kecuali yang sudah PPA dan pembangunan PLTU Batubara di Sumatera dan Kalimantan melalui PLTU mulut tambang.

Selanjutnya, tambahan PLTG/PLTGU di Jawa harus melalui pipa (wellhead) kecuali yang sudah PPA atau dilelang. Sementara, pembangunan PLTG kecil di luar Jawa boleh memakai Liquified Natural Gas (LNG) dengan fasilitas platform based. Untuk luar Jawa, rencana PLTU skala kecil diganti dengan pembangkit berbahan bakar gas agar Iebih efisien.

PLN diharapkan dapat merealisasikan target yang tertuang dalam RUPTL seperti total rencana pembangunan pembangkit sebesar 56.024 MW. jaringan transmisi sepanjang 63.855 kms, gardu induk sebesar 151.424 MVA, jaringan distribusi sepanjang 526.390 kms, dan gardu distribusi sebesar 50.216 MVA.

Baca Juga : Menteri Jonan Minta BPS Lengkapi Data Rasio Elektrifikasi

RUPTL 2018-2027 ini telah mengakomodasi pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam perencanaan pembangunan pembangkit tenaga listrik. Hal ini terlihat dari porsi EBT dalam bauran energi pembangkitan tenaga listrik pada tahun 2025 mencapai 23%, lebih tinggi daripada porsi EBT pada RUPTL 2017-2026 sebesar 22,6%.

Secara rinci porsi bauran energi pembangkitan tenaga listrik pada tahun 2025 yaitu EBT (23%) Batubara (54.4%) Gas (22%) dan BBM (0.4%). Penggunaan BBM untuk pembangkit listrik dibatasi hanya untuk daerah perdesaan dan kawasan Terdepan, Tertinggal, dan Terluar (3T).

Menteri ESDM berharap kebijakan ketenagalistrikan yang diimplementasikan melalui RUPTL ini dapat berjalan dengan baik dengan dukungan seluruh pihak dalam rangka mewujudkan energi berkeadaan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

"Masyarakat harus mampu beli listrik, kalau ada layanan kelistrikan tapi masyarakat tidak mampu beli ya itu percuma," tegas dia.

Acara ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga dan para pemangku kepentingan sub sektor ketenagalistrikan.

 (feb)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini