Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Presiden Jokowi Percepat Sertifikasi Tanah Rakyat

Koran SINDO , Jurnalis-Kamis, 29 Maret 2018 |12:44 WIB
Presiden Jokowi Percepat Sertifikasi Tanah Rakyat
Presiden Jokowi membagikan sertifikat di Malang (Foto: Koran Sindo)
A
A
A

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan, pihaknya telah melakukan banyak terobosan layanan untuk percepatan sertifikasi tanah milik rakyat tersebut. “Selama ini mengurus sertifikatnya lama. Sekarang tidak lagi. Ada kepastian waktu dan biaya. Program sertifikat tanah ini diawasi langsung oleh Presiden,” ujarnya.

Proses penyelesaian sertifikat tanah milik rakyat ini dilaksanakan tanpa dipungut biaya. Kalaupun ada biaya, itu hanya untuk kebutuhan patok batas tanah dan saksi. Biaya patok tanah dan saksi pun tidak mahal karena sudah ada aturannya yang jelas.

Penyerahan sertifikat hak milik tanah milik rakyat yang digelar di Gedung Olah Raga (GOR) Ken Arok, Kota Malang, mencapai 5.153 sertifikat. Warga yang menerima berasal dari wilayah Malang Raya. Sofyan menyebutkan, pada 2018 ini targetnya bisa melaksanakan sertifikasi tanah milik rakyat sebanyak 1,6 juta bidang.

“Kami targetkan pada 2023 mendatang seluruh tanah milik rakyat sudah tersertifikat,” tegasnya. Ekspresi penuh kegembiraan juga terpancar di wajah Asmianto, 38, warga Kota Lama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Tanah yang di tempatinya kini sudah memiliki SHM.

“Baru sekarang tanah yang saya tempati untuk mendirikan rumah memiliki sertifikat. Proses pengurusan sertifikatnya sangat mudah karena dibantu dari kantor kelurahan,” tuturnya. 

Jaga Persatuan

Saat mengunjungi Kota Malang, Presiden Jokowi juga menyampaikan pesan agar masyarakat terus menjaga persatuan dan kesatuan. “Kita jaga kerukunan. Kita harus merawat persaudaraan,” tegasnya. Upaya menjaga kerukunan seluruh elemen bangsa ini sangat penting demi kemajuan bangsa Indonesia. Presiden menyebutkan, jumlah suku di Indonesia mencapai sekitar 714.

Mereka hidup tersebar di 17.000 pulau. Tentunya akan sangat merugi kalau sampai terjadi konflik. Dia mencontohkan di Afghanistan hanya ada tujuh suku. Dua suku di antaranya mengalami konflik.

“Antara dua suku yang berkonflik, saling mengajak orang dari luar. Akibatnya, 40 tahun perang tidak pernah selesai. Makanya, kita sangat perlu menjaga dan merawat kerukunan,” ujarnya.

(Yuswantoro)

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement