Image

Depok Terapkan Jalan Berbayar, Apa Bisa Dilakukan?

Koran SINDO, Jurnalis · Selasa 17 April 2018 14:01 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 04 17 320 1887692 depok-terapkan-jalan-berbayar-apa-bisa-dilakukan-NCtcTObXJ0.jpg Foto: Wacana Jalan Berbayar di Depok (Koran Sindo)

DEPOK - Wacana Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar di Jalan Margonda Raya perlu dikaji ulang. Sebab, sampai saat ini tidak ada jalur alternatif yang bisa dilalui pengendara yang ingin menuju Jakarta dari arah timur dan barat Depok.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Dadang Wihana mengatakan, rencana itu perlu dikordinasikan dan dikomunikasikan dengan baik dan matang dengan berbagai pihak. Yang perlu diperhatikan adalah di Jalan Margonda banyak akses keluar-masuk yang biasa digunakan warga. Ini bisa menjadi menghambat pengawasan terhadap kebijakan tersebut nantinya.

“Di Jalan Margonda itu banyak jalan-jalan kecil yang menjadi akses warga, sehingga jika diterapkan ERP pengaturannya akan sangat sulit,” katanya.

 Baca Juga: Dishub Depok Sebut ERP di Jalan Margonda Sulit Diterapkan

Sebelum wacana ini diterapkan, maka sangat diperlukan kajian yang matang dengan berbagai pihak. Mulai dari Dinas Provinsi Jabar, Pemkot Depok, dan Badan Pengelola Transportasi Jalan (BPTJ). “Jalan Margonda ini kan juga merupakan jalur lintas regional, jadi perlu melibatkan berbagai pihak,” tuturnya.

 

Pihaknya mengaku belum tahu apakan ERP akan maksimal jika diberlakukan di Jalan Margonda atau tidak. Wacana itu dikeluarkan Pemprov Jabar dengan maksud untuk mengurai kemacetan.

“Saya belum bisa katakan itu (mumpuni), karena masih dalam kajian teknis. Tapi, menurut pengamatan kami, dengan banyaknya jalan-jalan kecil yang menuju pemukiman warga ini akan sulit dikendalikan,” ujarnya.

Menurut dia, diperlukan alternatif untuk mengatasi kemacetan. Misalnya, dengan program Weekend Trust, yakni kebijakan yang akan membatasi kendaraan yang melintas di Jalan Margonda Raya pada hari libur dengan membedakan plat nomor ganjil genap. “Jadi, kami mengintervensi kendaraan pada hari libur, karena hari itu bisa dikatakan sangat crowded,” katanya.

 

Detail soal program itu akan dijelaskan pihaknya nanti setelah selesai berkordinasi dengan pemerintah provinsi. Pihaknya dalam waktu dekat akan bertemu dengan Pemprov Jabar untuk membahas soal wacana ERP di Margonda.

"Nanti akan akan saya sampaikan setelah kajian tersebut sudah rampung dilakukan dan dikomunikasikan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Paling tidak kami menjajaki untuk tingkat lokal ini lagi mengkaji ganjil genap di weekend," ujarnya.

Baca Juga: Lewati Jalan Margonda Bayar, Ini Reaksi Warga Depok

Dadang melanjutkan, kajian itu terutama untuk segmen dua dan tiga, yakni Jalan Margonda hingga jalan Akses UI dan diklaim akan mengentaskan kemacetan yang kerap melanda jalan tersebut. "Jadi, kami hanya akan mengintervensi weekend, karena weekend sangat crowded," ungkapnya.

Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan, wacana ERP masih dalam kajian mendalam antara Pemprov Jabar dengan Pemkot Depok. “Itu kan masih dalam kajian, belum ada sesuatu hal yang bisa diimplementasikan,” katanya.

Dikatakan, hal itu baru akan dibahas bersama Dinas Perhubungan Kota Depok dalam pekan ini. “Dishub Depok akan ke Bandung untuk berkoordinasi, apakah efektif, efesien, apakah memang baik, itu masih dalam kajian,” katanya.

 

Menurut Wali Kota Depok, jika kebijakan tersebut dibuat demi kemaslahatan bersama, maka pihaknya akan menyetujui kebijakan tersebut. “Apa pun hasilnya nanti dari pusat, akan kami verifikasi turun ke lapangan, bahkan mungkin nanti akan uji coba, dan sebagainya,” pangkasnya.

Pakar manajemen inovasi Universitas Indonesia (UI) Ali Berawi mengatakan, tujuan penerapan jalan berbayar adalah untuk mengendalikan arus kendaraan demi mengurangi kemacetan. Besaran tarif yang digunakan itu akan menentukan kesanggupan masyarakat untuk membayar atas penggunaan akses jalan. "Sehingga harus dipikirkan sangat matang jika mau diterapkan di Margonda," katanya.

Sebelum sistem diterapkan, maka harus disiapkan sarana dan prasarananya. Termasuk juga moda transportasi dan alternatif untuk pengguna jalan.

"Publik transportasinya harus disiapkan. Kemudian disiapkan park and ride, serta trotoar harus dibuat yang memadai," ungkapnya.

Selain itu juga bisa disiapkan shuttle bus jika nantinya memang akan diberlakukan ERP. Sehingga mobilitas orang yang hendak menuju Margonda bisa terbantu dengan bus kawasan tersebut.

”Perlu dilihat juga apakah memang banyak orang yang sengaja menuju Margonda atau sekadar melintas. Kalau memang tujuannya Margonda, maka park and ride serta shuttle bus bisa maksimal digunakan," pungkasnya. (R Ratna Purnama)

1 / 2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini