Sementara, defisit transaksi berjalan masih berada di batas aman level 3% dari produk domestik bruto (PDB). Tak hanya itu, neraca perdagangan yang surplus pada Maret sebesar USD1,09 miliar.
Cadangan devisa (cadev) saat ini, juga berada di sebesar USD126 miliar, yang setara dengan pembiayaan 7,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. "Angka itu berada di atas standar kecukupan internasional sebesar 3 bulan impor," imbuhnya.
Baca Juga: Sri Mulyani: Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia dalam Kondisi Normal
Dari sisi eksternal, KSSK mencermati rencana lanjutan kenaikan Fed Funds Rate (FFR) maupun suku bunga acuan negara maju lainnya. Selain itu, mencermati perang dagang antara AS dengan Tiongkok, perkembangan harga minyak global, dan instabilitas geopolitik.
Di sisi domestik, KSSK mencermati risiko perkembangan nilai tukar serta dampaknya terhadap stabilitas perekonomian dan momentum pemulihan ekonomi yang sedang berjalan.

"Pemerintah akan menjaga APBN 2018 agar menjadi instrumen yang mendukung pertumbuhan ekonomi namun tetap menjaga kredibilitas dan sustainabilitas," kata wanita yang akrab disapa Ani.
Defisit APBN akan tetap dijaga pada kisaran 2,19% dari PDB atau lebih kecil sesuai UU APBN dengan mendorong pencapaian pendapatan negara, dan memperbaiki kualitas belanja, serta pengelolaan utang secara hati-hati, transparan dan akuntabel.
Baca Juga: Rapat dengan Gubernur BI Cs soal Ekonomi, Sri Mulyani: Sistem Keuangan RI Baik dan Terkendali
Selain itu, kata dia, pemerintah terus menjaga agar dampak kenaikan harga minyak internasional dan dinamika nilai tukar Rupiah tidak mengganggu pelaksanaan APBN, dan momentum pergerakan ekonomi melalui kebijakan perlindungan kepada kelompok miskin dan menjaga kesehatan keuangan BUMN energi dan listrik.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)