May Day Momentum Benahi Nasib Buruh di Indonesia
Soroti Pekerja Asing
Di Jakarta, FSMI merencanakan akan menerjunkan 150.000 anggotanya dari Jabodetabek untuk turun ke jalan kendati ada imbauan dari kepolisian untuk tak mengerahkan semua peserta aksi ke ibu kota. Aksi juga akan digelar serentak di 25 provinsi dan lebih dari 200 kabupaten/kota. Sementara di Gunungkidul yang akan menjadi pusat peringatan tingkat provinsi DIY, dipastikan tidak akan diwarnai dengan aksi unjuk rasa. Di antara hal yang paling disoroti buruh kali ini adalah tentang Perpres No 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).
Di Istora Senayan, Jakarta, rencananya juga digelar pidato penyampaian tuntutan tentang isu buruh dan deklarasi calon Presiden 2019 yang didukung buruh Indonesia. "Kami juga menuntut pemerintah untuk segera mencabut Perpres No 20/2018 yang mempermudah masuknya TKA ke Indonesia," ujar Presiden FSMI Said Iqbal yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Iqbal menilai, Perpres tersebut tidak mencantumkan secara tegas kewajiban bagi TKA untuk melakukan transfer of job dan tranfer of knowledge terhadap pekerja Indonesia. Juga tidak ada kewajiban TKA wajib didampingi oleh 10 orang pekerja lokal untuk kepentingan transfer of job dan transfer of knowledge tersebut.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah menjadikan Hari Buruh sebagai momentum perbaikan para pekerja. Walaupun tidak semua aspirasi dapat diwujudkan sekaligus, tetapi setidaknya ada upaya perbaikan yang jelas dari tahun lalu. Dia sepakat May Day dijadikan sebagai wahana refleksi tentang keberadaan TKA di Indonesia. Sebab, keberadaan TKA ini sudah mendatangkan perdebatan dan silang sengketa. Apalagi, isu ini dikaitkan dengan hilangnya ketersediaan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal.
"Soal TKA, hendaknya tidak berhenti pada klaim pemerintah atau klaim pengeritiknya. Tetapi bisa dilanjutkan pada pengawasan dan pembuktian di lapangan. Itu bisa dilakukan oleh banyak pihak, termasuk masyarakat luas," imbuhnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Andung Prihadi menilai saat ini, sudah hampir 100% hak-hak buruh terpenuhi, termasuk berbagai tunjangan. Wakil ketua KSPSI DIY Kirnadi menuntut pemerintah menyediakan perumahan murah dan upah minimum sektoral (UMS). Di Sulawesi Selatan, ribuan pekerja bakal tumpah ruah di Monumen Mandala, Fly Over Makassar dan kawasan industri Makassar (Kima).
Wakapolri Komjen Syafruddin meminta agar para buruh yang menggelar unjuk rasa, atau dengan kegiatan lain tidak bergerak ke Jakarta.
(Dani Jumadil Akhir)
