Dia mengakui jika sebagai pengusaha cenderung tak setuju dengan lembaga KPPU. Sebab mereka yang selama ini menikmati akses monopoli merasa terganggu. “Saya memahami ada beberapa pihak yang ingin mengerdilkan lembaga ini. Saya pastikan HIPMI akan full dukung ini,”tegas dia.
Dalam pandangan HIPMI persaingan bisnis dan usaha harus ada wasitnya agar muncul keadilan. Jika usaha diserahkan sepenuhnya ke pasar maka akan muncul konsentrasi ekonomi dan usaha ke pihak tertentu. “Lalu di mana keadilan sosial dan ekonominya,”ujar dia.
Dia mendorong KPPU perlu didukung masyarakat sipil agar tetap independen dan kokoh. Harus ada penguatan kelembagaan dan kewenangannya. “Ya minimal seperti KPK perannya. KPK mengawasi uang dari APBN dan APBD, makan KPPU mengawasi usaha di masyarakat yang dianggap kurang sehat dan tak adil,”tegas dia.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)