nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pejabat PNS, Kejaksaan, TNI dan Polri Setara Eselon 1 hingga 3 Akan Dapat Rumah Dinas

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Selasa 10 Juli 2018 19:31 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 07 10 470 1920553 pejabat-pns-kejaksaan-tni-dan-polri-setara-eselon-1-hingga-3-akan-dapat-rumah-dinas-fpeQZ5yc89.jpg Foto: Pemerintah siapkan rumah untuk PNS Eselon 1 hingga 3 (Okezone)

JAKARTA - Pemerintah berencana menyediakan rumah dinas bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polisi Republik Indonesia (Polri) dengan jabatan eselon 1, 2, dan 3.

Hal ini berdasarkan hasil rapat yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil.

Sofyan menyatakan, rumah dinas dalam kementerian saat ini masih disediakan untuk tingkat menteri saja, oleh sebab itu fasilitas rumah akan diperluas untuk kebutuhan pejabat eselon 1,2, dan 3. Pejabat negara tersebut, nantinya bisa menggunakan rumah dinas selama menjalankan tugasnya.

"Fokus yang pertama adalah bagaimana menyelesaikan masalah rumah dinas, kemudian bagi instansi vertikal kaya polisi, Kejaksaan, TNI, yang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu juga harus ada rumah dinas sehingga mudah dipindahkan," katanya di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Sofyan menjelaskan, alasan pemerintah menyediakan rumah dinas bagi pejabat tersebut karena jabatan mereka yang kerap mengalami mutasi atau perpindahan. Oleh karena itu, penyediaan rumah dinas merupakan hal penting.

“Karena kalau tidak, berat sekali bayangkan dipindahkan dan di sana harus cari tempat lagi. Kalau sudah ada rumah jabatan tidak akan ada masalah, mereka datang rumah sudah ada,” jelasnya.

Adapun rumah tersebut akan dibangun dengan konsep hunian vertikal, sehingga tak memakan terlalu banyak lahan bahkan dapat dilakukan pembangunan taman di area rumah dinas.

“Untuk rumah jabatan (dinas), lahannya akan menggunakan lahan yang dimiliki instansi, bisa kita gunakan,” katanya.

Sofyan menyatakan, penghitungan jumlah rumah dinas yang dibutuhkan akan dilakukan pemerintah. Di mana Kementerian ATR sendiri bertanggungjawab dalam penyediaan lahan, sedangkan program ini akan dipimpin oleh Kementerian PUPR.

"Rumah jabatan (dinas) itu harus dilihat dahulu berapa banyak yang dibutuhkan, sehingga akan dibangun dahulu (bertahap), kan enggak mungkin dibangun sekaligus seluruhnya," kata dia.

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini