JAKARTA- Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan bahwa program nasional sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK), merupakan salah satu upaya untuk mendorong ekspor di bidang kehutanan.
"SVLK ini, salah satu upaya untuk memperbaiki ekspor kita. Di mana defisit kita bisa dikendalikan. Dan kita juga bisa mengendalikan nilai tukar rupiah, agar lebih stabil," kata Darmin di kementerian LHK, Jakarta, Jumat (24/8/2018).
Salah satu tujuan SVLK, lanjut dia, yaitu untuk meningkatkan daya saing produk kayu. Di mana dulu bersertifikat legal, 10,9 miliar pada 2017, nilai ekspor terus meningkat sejalan dengan semakin meratanya perusahaan UMKM yang memperoleh SVLK.
"Implementasi SVLK masih menghadapi berbagai permasalahan, keterbatasan pengetahuan, akses pembiayaan dan SDM merupakan hambatan utama. Sebagai Menko Perekonomian sekarang ini, saya ingin menyampaikan untuk UMKM, kita punya program KUR (kredit usaha rakyat)," ungkapnya.
Dia melihat, pengusaha kayu lebih senang rupiahnya melemah, kalau itu terjadi terus perekonomian tidak baik.
"Jadi sistem legalitas kayu bagi UMKM, kebijakan ini ditempuh dari strategi penyederhanaan. Serta pemberian subsidi biaya untuk UMKM, bahkan arahnya gratis," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meresmikan pencanangan Program Nasional Fasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu bagi industri kecil dan menengah (IKM) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
"Kita (pemerintah), berharap proses sertifikasi oleh pelaku IKM dapat berlangsung dengan lebih cepat, untuk mendorong peningkatan iklim usaha, serta meningkatkan kinerja ekspor produk kayu Indonesia. Karena ini adalah bagian dari memperbaiki ekspor. Di mana ekspor baik defisit transaksi berjalan bisa dikendalikan. Kalau defisit transaksi berjalan bisa kita bisa kendalikan, nilai tukar Rupiah kita lebih stabil," kata Darmin.
(feb)
Follow Berita Okezone di Google News
(rhs)
