Selamatkan Neraca Perdagangan, Ekspor Sawit Harus Ditingkatkan

Faktanya bisa dilihat bahwa saat ini perkebunan sawit Indonesia memenuhi peran tersebut dan punya kontribusi besar terhadap kebijakan energi global di masa depan,” ujarnya. Ketua Bidang Agraria dan Tata Ruang Gapki Eddy Martono mengatakan, industri kelapa sawit telah terbukti sebagai penyumbang devisa terbesar di Indonesia.

Karena itu, selayaknya industri kelapa sawit dilindungi oleh kebijakan yang memberikan kepastian hukum. ”Masih ada kebijakan yang tidak sinkron antara pusat dan daerah dalam hal tata ruang.

Demikian juga perlu dilihat dengan jernih kebijakan-kebijakan mana yang justru mengerdilkan industri sawit sebaiknya direvisi atau dihapus,” ujarnya. Menurut Eddy, ketidakjelasan terkait tumpang tindih lahan yang tidak pernah diselesaikan secara tuntas menjadi faktor penghalang bagi pertumbuhan iklim investasi Indonesia.

Dia mengusulkan, dalam revisi UU No 41, sebaiknya penetapan kawasan hutan cukup dipertegas dengan menjadi hutan primer, sekunder, dan hutan produksi sehingga tidak menimbulkan banyak konflik seperti yang saat ini terjadi. ”Faktanya, banyak kawasan hutan yang justru menabrak HGU (hak guna usaha) karena penetapan aturannya diberlakukan belakangan,” ujarnya.

(Oktiani Endarwati)

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.