nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Malaysia-Singapura Sepakat Tunda Proyek Kereta Cepat Selama 2 Tahun

Koran SINDO, Jurnalis · Selasa 04 September 2018 12:30 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 09 04 320 1945706 malaysia-singapura-sepakat-tunda-proyek-kereta-cepat-selama-2-tahun-jOH9FwtSnb.jpg Kereta Cepat (Foto: Reuters)

KUALA LUMPUR - Malaysia sepakat dengan Singapura menunda pengembangan proyek kereta cepat selama dua tahun. Langkah ini diambil saat Malaysia berupaya meninjau ulang berbagai proyek besar untuk memangkas utang yang sangat besar.

Media pekanan Malaysia The Edge melaporkan, sejumlah sumber dari dua negara mengonfirmasi bahwa kedua pihak menunda proyek itu hingga 31 Mei 2020 dan tidak ada penalti yang diterapkan. Hasil kesepakatan ini memungkinkan Malaysia memiliki waktu untuk meninjau ulang kondisi keuangannya. Menteri Ekonomi Malaysia Azmin Ali mengonfirmasi bahwa kedua pihak sepakat menunda proyek itu tanpa penalti dan rinciannya akan dijelaskan saat kesepakatan baru di tandatangani dalam waktu dekat. “Kita telah sepakat pada periode yang masuk akal tersebut,” kata Azmin saat ditanya berapa lama proyek itu akan ditunda dikutip kantor berita Reuters .

Kereta cepat

“Tidak ada kompensasi yang akan dibayar selama masa penundaan. Pada akhir masa penundaan, jika itu dibatalkan, baru saat itu kita perlu membayar,” ujar Azmin. Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad sudah mengungkapkan rencananya membatalkan proyek itu hanya beberapa pekan setelah menang pemilu Mei lalu. Azmin menjelaskan, Malaysia berkomit men pada proyek itu, tapi ingin biaya yang di ke luarkan lebih terjangkau. “Kami ingin melanjutkan proyek ini karena akan membawa kebaikan pada kedua negara. Namun, selama penundaan kami akan membahas cara-cara mengurangi biaya,” ungkap Azmin.

Kereta cepat

Kantor Azmin belum memberikan rincian lain tentang kesepakatan baru tersebut. Menteri Transportasi Singapura Khaw Boon Wan hanya menjelaskan keputusan itu akan segera diumumkan. Pada Juli, Singapura menyatakan ingin mencari dana untuk menutupi pengeluaran lebih dari USD182,44 juta yang telah dikucurkan hingga sekarang jika Malaysia membatalkan proyek tersebut. Mahathir sejak awal menegaskan akan meninjau ulang semua proyek bernilai miliaran dolar yang disetujui pendahulunya, mantan PM Najib Razak yang kini terlilit kasus korupsi. Saat ini pemerintahan Mahathir terus mengusut kasuskasus korupsi yang terjadi di era Najib.

Adapun Menteri Keuangan Malaysia dan mantan Kepala Menteri Penang Lim Guang Eng dibebaskan dari berbagai dakwaan korupsi oleh Pengadilan Tinggi Penang. Dakwaan itu terkait pembelian bungalo di Penang. Keputusan itu muncul setelah Kantor Kejaksaan Agung Malaysia mencabut berbagai tuntutan. Lim ditahan bersama pebisnis perempuan Phang Li Khoon oleh Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) pada 2016 dan didakwa dalam dua kasus penyalahgunaan jabatan dalam pengesahan kesepakatan lahan dan pembelian bungalo di Penang dengan harga di bawah pasar.

Saat berbicara dengan media di luar gedung pengadilan, Lim menyatakan, dia sangat bersyukur proses pengadilan ini akhirnya berakhir. “Sekarang kami dapat membersihkan nama kami, kami tahu ini dari rezim sebelumnya. Hari ini Phang dan saya bersiap untuk sejua jenis kemungkinan,” kata Lim. “Saya bersyukur pada Tuhan, pengacara saya, anggota keluarga saya yang selalu bersama saya, serta para pendukung saya yang menemani saya,” ujar Lim. Lim menambahkan, “Saya sangat berterima kasih pada rakyat Malaysia karena meski saya didakwa dengan berbagai tuduhan itu, mereka masih mendukung kepemimpinan saya, terima kasih pada partai saya, para pemimpin yang mendukung saya, tanpa ragu atau mempertanyakan saya sebagai pemimpin bersih.”

Kereta cepat

MACC menyatakan sangat terkejut dengan keputusan peng adilan untuk membe baskan Lim dan Phang. MACC menyatakan pencabutan kasus itu dilakukan oleh Kantor Kejak saan Agung, bukan oleh MACC. Phang merupakan mantan pemilik bungalo Pinhorn Road yang kemudian dibeli seharga USD679.000 pada Juli 2015 oleh Lim. Lim yang juga sekretaris jenderal Partai Aksi Demokratik (DAP) menyatakan tidak bersalah atas dua dakwaan terhadapnya dan menegaskan kasus itu memiliki motif politik. Para pemimpin koalisi Pakatan Harapan juga mengecam gugatan hukum terhadap Lim.

Pemimpin senior DAP Lim Kit Siang menyatakan pada 2016 bahwa langkah hukum itu upaya menghancurkan oposisi dan membela posisi politik mantan PM Najib Razak. Kini setelah Najib lengser dari kekuasaannya, dia menjadi target berbagai tuduhan korupsi oleh pengadilan.

(Syarifudin)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini