Banyak Bangun Proyek Besar, Negara Afrika 'Tersandera' Utang dari China?
China - 'pemenang terbesar'
Dampak pinjaman ini sangat mencolok di seluruh Afrika, mulai dari bandara dan jalan-jalan baru yang mengkilap, pelabuhan, dan gedung-gedung tinggi yang juga menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat dibutuhkan.
Faktanya, analisis yang dilakukan perusahaan konsultan McKinsey and Company menemukan bahwa jumlah pinjaman yang diberikan Beijing ke Afrika meningkat tiga kali lipat sejak 2012, termasuk pinjaman sebesar USD19 miliar kepada Angola pada 2015 dan 2016.
Mereka menyebut Angola dan Zambia adalah mitra tidak seimbang dengan China di Afrika.
Image caption Investasi China di Zambia menjadi kontroversi.
"Dalam kasus Angola, pemerintah memasok minyak ke China dengan imbalan dana China dan proyek-proyek pembangunan infrastruktur besar - tetapi investasi swasta dorongan pasar yang dilakukan perusahaan China di sini terbatas dibandingkan dengan yang terjadi di negara-negara Afrika lainnya," kata perusahaan itu.
Afrika telah meraih keuntungan baru signifikan dalam perdagangan, investasi dan kerja sama pembiayaan dengan China, kata analis investasi Ghana, Michael Kottoh.
"Ada beberapa kesepakatan win-win yang disetujui dengan negara di Afrika tanpa kondisi memberatkan sebagaimana yang biasa terjadi dengan negara-negara Barat," kata Kottoh, pemilik jasa konsultan Konfidants, yang memiliki klien-klien internasional.
"Tapi ada perasaan bahwa China menjadi pemenang terbesar - karena memiliki posisi tawar lebih kuat dalam sebagian besar negosiasi."
McKinsey memproyeksikan bahwa pendapatan untuk perusahaan Cina di Afrika bisa mencapai USD440 miliar pada 2025.
Bahkan Adesina sepakat bahwa: "Masalah yang saya lihat adalah ketidakseimbangan kekuatan dalam negosiasi transaksi, di mana sebuah negara jelas-jelas memberikan hak penambangan hanya karena mereka ingin membangun sebuah jalan tol.
"Mereka hanya berurusan dengan satu negara, bagaimana mereka bisa yakin bahwa mereka bisa memperoleh kesepakatan terbaik?"
'Tindakan tidak penting'
China tidak memiliki Undang-undang Praktik Korupsi Asing seperti Amerika Serikat, atau undang-undang serupa di negara-negara Barat lainnya yang mengkriminalisasi suap untuk memuluskan kesepakatan.
Meskipun ekonom pemenang penghargaan Nobel, Joseph Stiglitz, menyebut kritik Barat soal praktik kerja China di Afrika merupakan "tindakan tidak penting", ia mengakui ada masalah korupsi di dalamnya.
"Setiap proyek apakah itu berasal dari Barat atau China perlu dievaluasi tingkat pengembalian utangnya," katanya kepada BBC di Nairobi, tetapi menambahkan bahwa pemerintah-pemerintah di benua itu harus lebih transparan.
