Kebijakan Ganjil Genap Bakal Diterapkan saat Pertemuan IMF-World Bank
JAKARTA - Pemerintah berencana memberlakukan kebijakan ganjil genap di Bali pada bulan depan. Wacana tersebut bertujuan untuk mensukseskan acara Annual Meeting IMF-World Bank 2018 yang akan berlangsung bulan Oktober mendatang.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya sudah memerintahkan kepada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk mendiskusikan hal tersebut. Dalam diskusi tersebut membahas kemungkinan mengenai penerapan ganjil genap bisa diterapkan di Bali.
Pasalnya, kebijakan ganjil genap yang diterapkan oleh BPTJ di Jakarta untuk menyambut Asian Games 2018 terbukti efektif. Hal tersebut terlihat dari jumlah kendaraan mobil pribadi yang berkurang dan banyak masyarakat yang memilih untuk menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta hingga Kereta Rel Listrik (KRL).
"Saya lagi minta BPTJ untuk mendiskusikan hari ini. Kemarin didiskusikan di Jakarta, hari ini di Bali," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (25/9/2018).
Baca Juga: Upgrade Bandara Bali Rampung, AP I Siap Sambut IMF-World Bank Meeting
Mengenai titik-titik mana saja yang direncanakan diterapkan ganjil genap, Budi menyerahkan sepenuhnya kepada BPTJ . Sebab merekalah yang nanti akan menjalankan kebijakan tersebut saat penyelenggaraan Annual Meeting IMF World Bank berlangsung.
Yang terpenting adalah, saat ini pihaknya akan membantu dari sisi diplomasinya. Termasuk bagaimana meminta izin kepada gubernur dan Pemerintah Daerah tersebut agar ganjil genap bisa diterapkan di Bali saat IMF-World Bank berlangsung.
"Saya serahkan kepada mereka, saya minta izin ke gubernur juga," ucapnya.
Seperti diketahui, Indonesia akan menjadi tuan rumah dari pertemuan antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari seluruh dunia yakni Annual Meeting IMF-World Bank. Pertemuan sendiri berlangsung di Bali pada 8-14 Oktober 2018
Baca Juga: BUMN 'Keroyokan' Dukung Pertemuan IMF-World Bank
Dalam pertemuan tersebut ada beberapa isu besar yang akan dibawa Indonesia ke kancah internasional. Apalagi, Indonesia sebagai tuan rumah mendapatkan kesempatan untuk mengajukan empat isu dalam pertemuan antar Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari seluruh dunia tersebut.
Isu pertama yang akan diusulkan oleh Indonesia untuk nantinya dibahas bersama sama adalah bagaimana Indonesia akan membahas mengenai kondisi ekonomi dan upaya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Sehingga dunia bisa tau bagaiman kondisi perekonomian Indonesia dan juga negara-negara yang ada dikawasan Asia.
Tema kedua yang akan diusulkan oleh Indonesia untuk sama sama dibahas adalah mengenai digital ekonomi. Pemerintah Indonesia akan mendorong agar pembahasan terkait financial technology (fintech) mendapatkan perhatian khusus dalam IMF-World Bank Annual Meeting kali ini.
Lalu yang ketiga adalah Indonesia juga akan menjadi inisiator diskusi terkait pengembangan ekonomi berbasis syariah. Ada beberapa sub tema mengenai ekonomi syariah yang akan diangkat seperti, pembiayaan berbasis syariah dan efektivitas ekonomi syariah dalam mencapai target-target sustainable development goals (SDGs).
Dan yang terakhir adalah Indonesia ingin mengusulkan agar pembiayaan infrstruktur bisa dibahas bersama-sama dalam pertemuan IMF-World Bank di Bali. Sehingga saat IMF World Bank rampung, Indonesia memiliki skema pembiayaan infrastruktur yang baru.
(Dani Jumadil Akhir)
