Laporan Keuangan KKP Disclaimer, BPK Minta Segera Diperbaiki
Kendati demikian, menurut Moermahadi, KKP masih berupaya untuk memperbaiki laporan keuangannya. Pihaknya pun akan mendorong peningkatan tindak lanjut dari rekomendasi BPK dengan terus melakukan pemantauan.
"Jadi kan DPR kan sudah mendorong supaya hasil pemeriksaannya itu ditindaklanjuti. Kita punya program sistem informasi pemantauan tindak lanjut, untuk itu juga mempercepat yang dengan online itu," jelasnya.
Oleh sebab itu, dirinya berharap setiap K/L bisa memperbaiki laporan keuangannya, terkhusus yang mendapatkan discalimer. "Laporan keuangan dari tahun ke tahun kan meningkat, memang ada beberapa yang masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Beberapa yang masih discalimer diharapkan diperbaiki (laporan keuangannya," kata dia.
Baca Juga: Rapat Paripurna, BPK Serahkan Laporan IHPS I 2018 ke DPR
Dalam IHPS I 2018, BPK memberikan catatan pada beberapa pos dalam laporan keuangan KKP tahun 2017. Di antaranya, permasalahan penyajian aset lainnya berupa aset tak berwujud, yaitu penyajian nilai paten dan hasil kajian tidak didukung dengan dokumen yang lengkap dan valid, nilai amortisasi melebihi nilai perolehan di antaranya bersaldo negatif, dan perbedaan nilai antara neraca dan SIMAK yang tidak dapat dijelaskan.
