4 Isu Utama yang Dibahas dalam Pertemuan IMF-World Bank
NUSA DUA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan, dalam Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018, Indonesia akan fokus pada pembahasan empat isu utama di bidang keuangan. Hal ini untuk mendapatkan manfaat pada perekonomian Indonesia.
Dia menjelaskan, isu pertama terkait harmonisasi kebijakan global. Hal ini menjadi penting untuk setiap negara bersama-sama memulihkan perekonomian global ditengah ketidakpastian.
"Topik yang dibahas mencakup normalisasi kebijakan moneter, juga membicarakan ketegangan perdagangan global yang diharapkan dapat memulihkan ekonomi negara berkembang, sehingga tidak hanya Amerika Serikat (AS) yang pertumbuhan ekonomi tinggi tapi khususnya negara-negara lainnya juga," katanya di Nusa Dua, Bali, Senin (8/10/2018).
Baca Juga: Pertemuan IMF-World Bank Disebut Mewah, Menko Luhut: Ya Gini-Gini Aj
Kemudian isu kedua terkait pembiayaan infrastruktur. Dalam 5 tahun terakhir pembangunan infrastruktur Indonesia tumbuh dengan cepat yang mendapat perhatian positif dari berbagai negara.
Oleh karena itu sejumlah instrumen pendanaan diperlukan agar tak hanya berpangku pada APBN maupun BUMN saja. Dalam hal ini pihak swasta didorong untuk bisa terlibat dalam pendanaan.
"Ini kita perjuangankan isunya agar pembiayaan infrastruktur tidak hanya APBN dan BUMN, tapi lebih banyak swaasta, baik project bond, instrumen lainnya atau penanaman modal langsung," jelasnya.
Baca Juga: Sri Mulyani: Pertemuan IMF-World Bank Bukan karena Indonesia Mau Utang
Isu ketiga yakni terkat ekonomi dan keuangan digital. Dalam hal ini bagaimana memperluas dan meningkatkan UMKM dengan era digitalisasi. "Memperluas startup-startup yang lain, termasuk terkait fintech," imbuh dia.
Adapun isu keempat terkait ekonomi dan keuangan syariah. "Karena kita tahu itu sudah jadi model bisnis global, baik negara Muslim maupun non Muslim," pungkasnya.
Untuk diketahui, Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018 berlangsung sejak 8-14 Oktober 2018 di Nusa Dua, Bali. Peserta ayng teregistrasi sebanyak 34.223 dari 189 negara yang terdiri dari gubernur bank sentral, menteri keuangan, delegasi, sektor swasta, akademisi, LSM, hingga wartawan.
(Dani Jumadil Akhir)
