Rumah DP 0 Rupiah di DKI Bisa Dicicil 20 Tahun

Koran SINDO, Jurnalis · Sabtu 13 Oktober 2018 13:31 WIB
https: img.okezone.com content 2018 10 13 470 1963506 rumah-dp-0-rupiah-di-dki-bisa-dicicil-20-tahun-uV4KHISxDD.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Kabar gembira bagi warga DKI Jakarta yang belum punya rumah. Hunian dengan uang muka (down payment /DP) 0 rupiah yang dijanjikan Gubernur Anies Baswedan bakal segera terwujud.

Proyek tersebut kemarin resmi diluncurkan di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, yang menandakan rumah murah tersebut siap dibangun. Diharap kan pada Juli 2019 pembangunan rumah DP 0 rupiah rampung dan bisa diserah terimakan.

Baca juga: Pendaftaran Rumah DP Nol Rupiah Klapa Village Dibuka Mulai 1 November

Saat peluncuran rumah DP 0 rupiah, Anies sekaligus mengubah nama Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) DP 0 rupiah itu menjadi Solusi Rumah Warga (Samawa). Dengan penggantian nama itu, orang nomor satu di DKI Jakarta tersebut berkeyakinan dapat memiliki makna yang luas dan kuat sehingga warga DKI Jakarta yang berpenghasilan rendah bisa mendapat tempat tinggal layak huni dengan harga terjangkau.

“Samawa ini terminologi insyaallah kalau kita dengar langsung tahu maknanya. Maknanya adalah sebuah tempat yang di sana ada kedamaian, ada cinta kasih, ada kebahagiaan, ada ketenangan,” tutur Anies. Dia berharap, program perumahan yang di rancangnya bisa menjadi solusi bagi warga yang membutuhkan.

 

Anies juga ingin agar perumahan tersebut dapat memberikan ketenangan bagi mereka yang belum punya hunian. “Jadi bukan hanya bisa punya rumah, tapi menjadi sua - sana keluarga yang samawa,” katanya.

Baca Juga: Anies Luncurkan Rumah DP Nol Rupiah Klapa Village

Khusus proyek hunian di Klapa Village, tersedia 780 unit yang terdiri atas dua jenis, yakni 420 unit tipe 21 dengan satu kamar dan 360 unit tipe 36 dengan dua kamar. Untuk harga jualnya, unit tipe 21 dibanderol Rp184,8 juta-213,4 juta, sedangkan untuk tipe 36 harga mulai dari Rp304,9 juta hingga 310 juta.

 

Menurut Anies, harga yang relatif terjangkau itu merupakan kepedulian Pemprov DKI terhadap keadilan seluruh masyarakat Jakarta. Karena itu fasilitas pembiayaan uang muka dari Pemprov DKI ini bisa membantu keterbatasan sebagian masyarakat dalam mendapatkan rumah karena DP 0 rupiah.

“Cicilan bulanan juga sudah dihitung agar tidak memberatkan penerima manfaat,” tuturnya. Adapun untuk skema jangka waktu pelunasan maksimal 20 tahun pada tahap 1 di Jakarta Timur tersedia dua skema cicilan.

 Baca juga: Ini Persyaratan untuk Miliki Hunian DP Nol Rupiah di Klapa Village

Pertama Rp2.008.337 per bulan. Untuk skema ini, estimasi penghasilan calon pemilik rumah di kisaran Rp5.738.105. Kemudian untuk jangka waktu kredit 15 tahun, cicilannya sekitar Rp2.426.665 per bulan dengan estimasi penghasilan Rp6.933.329.

Warga DKI Minimal 5 Tahun

Plt Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Meli Budiastuti menjelaskan, pendaftaran rumah DP 0 rupiah dapat diakses secara online melalui website dp0rupiah.jakarta.go.id. Dari situ nantinya website akan mengarahkan tahapan berikutnya bagi warga yang mendaftar.

Meli melanjutkan, kepemilikan hunian ini khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan penghasilan Rp4 juta-Rp7 juta. Selain itu ada dua persyaratan yang perlu dipenuhi, yakni syarat umum meliputi warga ber-KTP DKI yang telah tinggal di Jakarta minimal 5 tahun, tidak pernah menerima subsidi rumah, belum punya rumah sendiri, dan taat membayar pajak.

 

Syarat lainnya warga yang terpilih adalah mereka yang telah menikah dan wajib memiliki rekening Bank DKI . Setelah semua persyaratan terpenuhi, peminat harus melengkapi persyaratan ad ministrasi, yakni memiliki kartu keluarga (KK) DKI Jakarta, nomor pokok wajib pajak (NPWP), surat nikah atau akta nikah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, surat pernyataan atau keterangan tidak pernah menerima subsidi kepemilikan rumah dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, dan surat keterangan belum memiliki rumah sendiri dari kelurahan.

Akan tetapi meski telah diluncurkan secara resmi, warga baru dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh hunian DP 0 rupiah pada 1 November 2018. Dalam penyediaan rumah DP 0 rupiah, Pemprov DKI akan membangun 5.500 unit samawa di empat wilayah Jakarta, yakni Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur, yang diresmikan kemarin.

Adapun untuk wilayah Jakarta Pusat tidak akan dibangun rumah murah karena harga tanahnya yang mahal. “Ini tak selaras dengan visi dan misi DP 0 rupiah yang digunakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sehingga dinilai tak terjangkau bila dijual kembali,” ujar Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan.

Dia menambahkan, untuk program rumah DP 0 rupiah, pemerintah provinsi harus mempertimbangkan daya beli masyarakat agar bisa terjangkau. Kendari demikian, meskipun nantinya lokasi DP 0 rupiah berada di pinggiran Jakarta, Yoory memastikan lokasinya terjangkau transportasi umum, salah satunya Trans - Jakarta.

Untuk merealisasinya, PD Pembangunan Sarana Jaya telah meminta penyertaan mo dal daerah (PMD) sebesar Rp2,265 triliun dalam APBD DKI Jakarta 2019. Modal itu nantinya untuk pengadaan lahan-lahan seluas 15,6 hektare (ha).

 

Selain itu perusahaan daerah itu juga mengajukan Rp3 triliun untuk pengembangan proyek Sentra Primer Tanah Abang. Dari dua proyek itu, total Pembangunan Sarana Jaya mengajukan PMD Rp5,3 triliun pada APBD DKI 2019.

“Karena program penugasannya masih ada dan masih perlu biaya, utamanya untuk peng adaan lahan, makanya kita minta lagi Rp5,3 triliun,” kata Yoory. Dia berharap PMD tersebut bisa disetujui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta mengingat kedua proyek itu merupakan penugasan Pemprov DKI.

“Dua-duanya kan itu prioritas sebenarnya, penugasan. Kita tetap berharap kalau bisa itu dipenuhi semuanya,” kata dia. Namun. menurut Yoory, apa bila nantinya Pemrov DKI hanya menyetujui PMD Rp1,8 triliun, Yoory menyebut proyek pembangunan rusunami DP 0 rupiah yang akan menjadi prioritas.

 

Tak hanya itu, PD Pembangunan Sarana Jaya melalui Badan Pembina BUMD DKI telah mengajukan revisi Peraturan Daerah Nomor 8/2014 tentang PD Pembangunan Sarana Jaya. Hal itu agar PMD batas limit atau modal dasar bertambah dari Rp2 triliun menjadi Rp10 triliun.

Kini dengan masih berlakunya perda itu, kata Yoory, pihaknya hanya bisa meminta modal Rp935 miliar. Sebab pada September 2018 lalu, Sarana Jaya sudah menerima modal sebesar Rp 1,06 triliun. “Permintaan itu kan harus ada wadahnya, wadahnya itu harus dilakukan perubahan perda, dari modal dasar Rp2 triliun kita minta ke Rp10 triliun,” papar Yoory. (Yan Yusuf)

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini